Kisruh RSUD Ciamis Vs BPJS Kesehatan, Bupati Turun Tangan

50
0
MENJELASKAN. Direktur RSUD Kabupaten Ciamis dr Rizali Sofyan saat menjelaskan permasalahan antara RSUD Ciamis dengan BPJS Kesehatan Selasa (6/10).

CIAMIS – Manajemen RSUD Ciamis akan membuka lagi poliklinik bagi pasien BPJS Kesehatan. Itu setelah Bupati H Herdiat Sunarya turun tangan atas permasalahan RSUD dengan BPJS Kesehatan itu.

“Insyaallah layanan BPJS di RSUD Ciamis akan normal kembali,” ujar Direktur RSUD Kabupaten Ciamis dr Rizali Sofyan kepada wartawan Selasa (6/10).

Soal penutupan layanan poliklinik di RSUD Ciamis itu, kata Rizali, dilaksanakan secara spontan. Tidak direncanakan.

“Untuk saat ini bupati menjaminkan pelayanan harus tetap berjalan serta persoalan dengan BPJS akan menyelesaikannya,” terangnya.

Penutupan layanan kepada peserta BPJS kemarin, kata dia, hanya untuk poli rawat jalan. Adapun untuk rawat inap, IGD, talasemia, hemodialisa dan laboratorium berjalan normal. “Hanya satu layanan saja,” paparnya.

Dokter Rizali menerangkan soal permasalahan antara RSUD Ciamis dengan BPJS Kesehatan. Permasalahannya, kata dia, berawal dari audit pasca klaim.

Menurutnya, ada klaim yang sudah selesai 2019, namun awal 2020 dilakukan audit kembali oleh BPJS, sehingga ada indikasi RSUD harus mengembalikan sekitar Rp 100,8 juta. “Dirasa sangat memberatkan bagi kami juga bagi para tenaga medis,” ujarnya menjelaskan.

Sampai Selasa (6/10), kata dr Rizali, belum ada pengembalian uang. Pihak RSUD sedang melengkapi dada-data persyaratan.
“Jadi eksekusi untuk mengembalikan uang belum ada, namun itu pertimbangan kami dengan BPJS,” ujarnya.

Dia menyampaikan persoalan pengembalian uang itu harus ada surat pemberitahuan dari BPJS bahwa RSUD indikasi harus mengembalikan uang sebanyak itu.

Indikasi uang sebanyak itu, kata dia, bukan dari pasien yang menunggak BPJS. Pasien sudah dilayani di tahun 2019, nah sekarang 2020, BPJS mengaudit paska klaim dan versi mereka ditemukan adanya kekurangan dan belum memenuhi persyaratan dari BPJS.

“Contohnya kasusnya itu ada rehabilitasi medis, katarak serta kasus-kasus saraf. Ada juga yang pasien itu berobat dalam satu bulan dua kali. Sedangkan untuk pasien yang berobat kasus kronis itu, hanya satu kali hanya mendapatkan obat satu bulan, nah ketika pasien datang, kan ada keluhan, dia kembali lagi ke RSUD tidak mungkin menolak pasien yang berobat, pasien dilayani dan diberikan obat dan kita klaimkan,” terangnya.

“Nah seperti ini, setelah selesai, lalu BPJS mengadakan audit. Ini disebutnya dua kali pembayaran. Jadi kita harus mengembalikan satu klaiman. (Jumlahnya, Red) kurang lebih ada 530 klaim,” bebernya.

Pihaknya memohon maaf atas penutupan poliklinik kepada pasien BPJS Kesehatan sebelumnya. Meskipun, sebetulnya, kata dia, tenaga medis sebagai ”korban” sistem, bukan oleh BPJS-nya namun sistemnya. “Kami yang menjadi korbannya. Siapa yang peduli kepada kami,” paparnya.

Dokter Rizali menjelaskan pihaknya akan bertemu dengan Deputi BPJS Kesehatan Jabar. Mereka akan membahas sejauh ini BPJS belum melakukan pemotongan atau penagihan, karena BPJS Kesehatan Cabang Banjar tidak bisa memutuskan.

Kewenangannya ada di pihak yang lebih tinggi.
“Persoalan ini sebetulnya bukan rumah sakit kami (RSUD Ciamis, Red) saja, rumah sakit lain atau daerah lain juga sama. Bahkan swasta juga sama,” paparnya.

Berapa jumlah pasien BPJS yang bisa berobat ke RSUD Ciamis? Menurut dr Rizali, pasien BPJS untuk wilayah Ciamis rata-rata setiap bulan ada 12.000. Itu bila keadaan normal. “Namun untuk kondisi Covid saat ini, sekarang kunjungan menurun. Hanya setengahnya saja,” paparnya.

Ketua Komite Medik (Komendik) RSUD Ciamis dr H Deni R SpS mengatakan, yang menjadi permasalahan adalah ada indikasi pengembalian uang ke BPJS sehubungan verifikasi pasca klaim oleh BPJS. Dampak dari verifikasi paska klaim itu, RSUD Ciamis dimungkinkan harus mengembalikan uang ke BPJS dalam jumlah yang tidak sedikit. “Itu lah yang membuat kami meradang,” papar Deni.

Pihaknya mengharapkan ada hitam di atas putih antara kedua belah pihak agar persoalan ini dapat selesai.

Pihaknya RSUD Ciamis juga akan melayani lagi pasien BPJS. Baik pasien rawat jalan, IGD dan pelayanan rawat inap, sedangkan pasien BPJS untuk layanan rawat jalan diarahkan ke rumah sakit lain, seperti RSUD Banjar, RS Mitra Idaman, RS PB, RS Al Arip dan RS Dadi Keluarga.

“Mengenai persoalan ini, kami rencananya hari Rabu 7 Oktober 2020, Direksi RSUD akan menemui Deputi Wilayah BPJS untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan,” ujarnya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.