Dampak Rujukan Berjenjang, Pegawai Akan Dipangkas

RSUD Kehilangan 5 Ribu Pasien

248

TASIK – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Soekardjo Kota Tasikmalaya dipastikan merugi pasca munculnya regulasi rujukan berjenjang Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Wakil Direktur Keuangan RSUD dr Soekardjo Apep Yosa mengakui tingkat kunjungan pasien ke RSUD menurun drastis ketika Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Tahun 2018 terbit.

Sebab dalam aturan tersebut, rujukan berobat harus melalui rumah sakit tipe D sebelum ke tipe C, B dan A. “Skema ini merupakan satu kesatuan dengan penerapan rujukan online yang diterapkan BPJS Kesehatan sejak Agustus lalu,” ujarnya kepada Radar, Kamis (6/12).

Sebelumnya, kata dia, masyarakat bisa memilih rumah sakit rujukan yang dekat dengan tempat tinggalnya. Bahkan sakit apapun bisa langsung berobat ke RSUD. “Pengaruhnya, pasien ketika dirawat di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke puskesmas terlebih dahulu. Kalau tidak memenuhi sarana-prasarananya, dirujuk secara berjenjang ke rumah sakit tipe C,” ungkapnya.

Ditambah, Kota Tasikmalaya sendiri rumah sakit tipe C yang bukan merupakan milik pemerintah terdiri dari 11 unit. 6 diantaranya rumah sakit umum, 5 rumah sakit bagi ibu dan anak. “Jadi tidak langsung ke rumah sakit milik pemerintah daerah yakni RSUD dr Soekardjo, karena kita tipe B. otomatis, kunjungan pasien pasca peraturan itu berlaku mengalami penurunan signifikan,” paparnya.

Apep menegaskan kebijakan regulasi berjenjang itu, dampaknya sangat dirasakan manajemen RSUD. Mengingat selama ini penerimaan paling besar yang didapatkan berasal dari pasien BPJS Kesehatan. “Maka yang disampaikan Pak Wali memang betul, semula bisa 9 ribu pasien sekarang sekitar 4 ribu saja. Memang sebagian besar penerimaan RSUD itu dari pelayanan BPJS,” ungkapnya.

Pihaknya mengaku tidak bisa berbuat lebih, mengingat regulasi tersebut diberlakukan di seluruh Indonesia. Di satu sisi, kata dia, persoalan BPJS Kesehatan sendiri saat ini tidak dalam kondisi keuangan yang sehat. “Jadi memang perlu intervensi negara. Dalam menyelesaikan kucurkan keuangan BPJS,” ceritanya.

Adapun konsekuensi yang harus diambil, kata Apep, perlunya melakukan efisiensi. Pertama dari belanja pegawai. Pihaknya akan melakukan penghitungan dan analisis ulang, berapa besar kebutuhan pegawai dengan pertimbangan pelayanan bagi kunjungan pasien. “Sehingga, tidak menutup kemungkinan rasionalisasi menjadi salah satu pertimbangan kami,” jelas Apep.

Kemudian efisiensi pada belanja barang dan jasa. Karena adanya penurunan pasien pun berimplikasi terhadap penunjang pelayanan yaitu obat dan non-obat bagi pasien.

“Masa pasien menurun, belanja kebutuhan masih tetap, otomatis dirasionalisasikan juga,” sambung Mantan Sekretaris BPKAD Kota Tasikmalaya itu.

Untuk itu, manajemen RSUD berharap kondisi seperti ini bisa segera pulih. Sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat tetap berjalan optimal. “Kita selama ini tidak pernah ada penolakan pasien, tapi karena adanya regulasi rujukan berjenjang,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang keluarga pasien RSUD dr Soekardjo Dudang (47), warga Tawang mengira istrinya tidak bisa menggunakan fasilitas perawatan rumah sakit pemerintah tersebut. “Ya saya kira tidak bisa dirawat di sini. Ternyata memang harus bertahap dari puskesmas dulu, kemudian ke rumah sakit swasta di sekitaran Cihideung. Saya pikir lebih dekat dari rumah kalau RSUD maka minta rujukan kebetulan di sana ada dokter yang tidak tersedia untuk penanganan medis istri saya,” bebernya.

Pasien lainnya, Iis Hildayani (38) warga Cipedes mengaku aturan tersebut meribetkan pasien. Setibanya di RSUD dr Soekardjo seharusnya bisa langsung mendapat pelayanan, tanpa harus mondar-mandir mengurus rujukan terlebih dahulu. “Padahal tidak perlu meribetkan pasien. Kadang jadi malas juga mengurusnya dan akhirnya mengikuti pelayanan umum kalau ingin cepat sekadar ke dokter gigi,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya,Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengatakan adanya aturan itu seolah mematikan fungsi RSUD dr Soekardjo. Bahkan malah muncul opini RSUD tidak mau melayani pasien BPJS. “Padahal kita tidak bisa melayani karena aturannya seperti itu, kecuali IGD,” ungkapnya kepada Radar usai menghadiri kegiatan Gema Cermat di Hotel Grand Metro, Rabu (5/12).

Setelah peserta BPJS dirujuk ke RS tipe C, maka bebas dirujuk langsung ke RS tipe A jika perlu penanganan lebih intensif. RSUD dr Soekardjo pun seolah dilewati karena penanganan RS tipe A sudah dipastikan lebih baik. “Kalau memang harus berjenjang kenapa dari tipe C tidak ke tipe B dulu,” tanyanya.

Efek dari regulaasi baru ini, kata Budi, sudah sangat terasa dengan penurunan pasien rawat inap di RSUD dr Soekardjo yang biasanya mencapai 9.000 pasien menjadi sekitar 4.000 pasien. Ditaksir potensi pendapatan rumah sakit pun menurun hingga Rp 2,5 miliar dan membuat keuangannya semakin terpuruk. “Ini tentu berdampak kepada pendapatan daerah dan kesempatan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tidak menutup kemungkinan RSUD harus melakukan rasionalisasi pegawai. Jangankan penambahan, yang ada mungkin kita harus kurangi pegawai,” tegasnya. (igi/rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.