RSUD Sudah Hampir Kolaps

65

TASIK – Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H Mamat Rahmat mengakui adanya regulasi rujukan berjenjang terhadap peserta BPJS Kesehatan,semakin memberatkan kondisi RSUD dr Soekardjo.

“Mengingat, sebelum ditetapkannya rumah sakit itu menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) laju pelayanan RSUD sudah mengalami beragam persoalan,” ungkapnya, Jumat (7/12)

Menurutnya, beberapa faktor penyebab RSUD tak kunjung membaik sampai saat ini, berimplikasi terhadap manajerial rumah sakit pelat merah tersebut. Seperti terjadinya utang-piutang dengan penyedia obat dan alat kesehatan beberapa waktu ke belakang, tunggakan terhadap hak sejumlah karyawan ditambah pengelolaan limbah yang tidak tertangani dengan baik. “Persoalan tersebut adalah ekses daripada kurang optimalnya manajemen internal RSUD sendiri,” terangnya.

Untuk itu, anggota legislatif yang juga Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya itu menyarankan supaya Pemkot membenahi terlebih dahulu manajemen RSUD. Supaya bisa mengeliminir persoalan yang terjadi saat ini. “Sehingga, ketika manajemen berjalan optimal maka adanya regulasi rujukan berjenjang pun tidak akan berpengaruh secara signifikan,” saran Mamat.

Meskipun, kata dia, diakui bahwa penerimaan RSUD saat ini didominasi dari peserta BPJS Kesehatan. Hanya saja, ketika manajemen berjalan dengan baik sebelum dilaksanakannya aturan rujukan berjenjang, manajemen tinggal menyesuaikan kebutuhan belanja sesuai dengan tingkat kunjungan. “Termasuk rasionalisasi kebutuhan pegawai dan kebutuhan belanja lainnya. Tinggal disesuaikan,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Muslim MSi menjelaskan kondisi RSUD kian memburuk, bukan akibat adanya regulasi berjenjang dari BPJS Kesehatan. Akan tetapi manajerial yang tidak baik diinternal RSUD. ”Sebelum turunnya regulasi berjenjang pun rumah sakit milik daerah itu sudah hampir kolaps. Jadi memang harus introspeksi terhadap manajemen sendiri,” tegasnya.

Politisi PDIP itu menyoroti kedatangan dokter di jam praktik, seolah tidak teratur. Antara datang ke rumah sakit dan pulang, terkesan tidak tertib. Padahal tingkat kehadiran dokter cukup menentukan nasib RSUD sendiri. “Ya kita lihat saja, dokter itu, seolah sisa waktu praktek di rumah, baru datang ke rumah sakit. Memang, pasien tidak mengeluh? Itu sebetulnya yang harus diperhatikan, bukan karena aturan berjenjang saja minat ke RSUD jadi sedikit,” tuturnya.

Dia bercerita ketika dirawat di rumah sakit daerah milik Pemerintah di Bekasi, mendapatkan pelayanan prima. Padi hingga malam dokter spesialis pun hadir di rumah sakit. “Padahal saat itu saya gunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ceritanya.

Menurutnya, regulasi rujukan berjenjang merupakan kebijakan pusat sebagai pemerataan pelayanan bagi pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS Kesehatan terhadap rumah sakit swasta. Justru, kata dia, dengan adanya perubahan regulasi itu, rumah sakit milik daerah harus termotivasi melakukan pembenahan kualitas layanan dan sarana. “Kita pernah studi ke Wates dan Kulonprogo, di sana diberlakukan pelayanan tanpa kelas. Saldo rumah sakit daerah bisa tembus Rp 30 miliar. Pendapatan seimbang antara piutang BPJS dengan pelayanan yang diberikan,” paparnya.(igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.