PUPR Harus Buat Berita Acara Penghapusan Aset

Ruhimat: Bangun Taman Terkesan Ujug-Ujug

44
H Ruhimat

SINGAPARNA – Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat menilai pembangunan Taman Alun-Alun Manonjaya terkesan ujug-ujug tanpa pembahasan dan perencanaan yang matang.

“Kami (DPRD) tidak pernah diajak atau dilibatkan dalam pembahasan proyek penataan Alun-Alun Manonjaya. Harusnya ada komunikasi dengan DPRD bahwa akan ada penataan alun-alun. Ini malah langsung saja dibangun, saya heran bangun taman terkesan ujug-ujug,” jelasnya kepada Radar, Rabu (21/11).

Ruhimat pun menilai pembangunan Taman Alun-Alun Manonjaya tidak masuk dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang) serta tak melibatkan seluruh stakeholder. Termasuk tidak berkomunikasi baik dengan masyarakat setempat. “Dan DPRD pun tak dilibatkan perencanaannya, karena kami tidak tahu akan adanya penataan alun-alun,” terangnya.

Ruhimat juga melihat pembangunan ini terkesan kepentingan pribadi untuk mendapatkan proyek saja. Tanpa mementingkan aspirasi masyarakat. Padahal suatu pembangunan idealnya diawali dari usulan atau keinginan masyarakat, karena yang akan menggunakan atau memanfaatkannya adalah mereka. “Maka ketika ada aspirasi dari masyarakat untuk membongkarnya kembali, DPRD menyetujui. Karena itu merupakan harapan dan keinginan masyarakat, kita sebagai wakil rakyat harus respons,” terangnya.

Terpisah, Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Dr H Iwan Saputra MSi menjelaskan soal dibongkarnya Taman Alun-Alun Manonjaya yang mengalami kerugian sekitar Rp 400 juta termasuk kepada penghapusan aset daerah.

Iwan menjelaskan adanya penghapusan aset yang memunculkan kerugian negara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus membuat laporan administrasi soal penghapusan aset tersebut dengan alasan penyebabnya ada permintaan atau aspirasi masyarakat untuk dibongkar.

“Nanti laporan administrasi tersebut diaudit oleh Inspektorat Provinsi Jabar, jadi kalau alasannya ada permintaan dari masyarakat memang tidak apa-apa, yang penting PUPR harus menempuh dulu dari sisi administrasi soal penghapusan asetnya,” paparnya.
Kata dia, yang berhak audit pembangunan taman tersebut adalah Inspektorat Jabar, karena anggarannya bersumber dari Bantuan Provinsi Jawa Barat,” terangnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.