Beranda Tasikmalaya Ruhimat: Harus Ada Penyegaran Kepala Dinas

Ruhimat: Harus Ada Penyegaran Kepala Dinas

126
0
BERBAGI
RUSAK. Jalan Ciawi-Singaparna (Cising) di Kecamatan Padakembang sudah rusak, Senin (12/3). (Diki Setiawan/radartasikmalaya.com)

SINGAPARNA – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tasikmalaya Drs Bambang Alamsyah MM mengatakan Ketua Komisi III Ucu Mulyadi terlalu subjektif menilai kinerjanya. Apalagi sampai akan membuat nota komisi untuk pergantian jabatan.

“Ya enggak apa-apa tidak jadi masalah, penilaiannya subjektif. Ya tidak apa-apa juga (membuat nota komisi, Red) jabatan itu adalah amanah. Intinya kita bekerja sesuai dengan target yang ada di RPJMD,” ungkap Bambang kepada Radar, Senin (12/3).

Bambang menjelaskan penilaian kurang tepatnya program peningkatan atau perbaikan jalan kabupaten, pihaknya yang penting sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). “Jadi jangan mengarah kepada penilaian yang subjektif,” katanya. Salah satunya sesuai dengan program pemerintah untuk tahun ini berdasarkan RPJMD jalan yang harus dibangun 1,53 persen. Dengan jumlah total yang masih rusak 443 kilometer.

Dengan jumlah jalan yang rusak mencapai 443 kilometer membutuhkan anggaran Rp 700 miliar, jika dihitung satu kilometer hotmix Rp 1,5 miliar. “Berapa lama waktu yang dibutuhkan tergantung ketersediaan anggarannya,” paparnya.

Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Tasikmalaya Mamik M Fuadi ST MT menjelaskan anggaran bantuan provinsi dan pusat untuk jalan dan jembatan paling besar 2016 mencapai Rp 346 miliar. Adapun tahun 2017 bantuan sebesar Rp 256 miliar dan di tahun 2018 anggaran untuk peningkatan jalan kabupaten mencapai Rp 175 miliar. “Paling besar dalam satu tahun kita bisa dapat anggaran sampai Rp 300 miliar, paling sedikit Rp 100 miliar,” ungkapnya.

Termasuk harus disediakan anggaran untuk pemeliharaan jalan yang sudah selesai dibangun. Mamik optimis jika melihat keberpihakan pemerintah pusat dan provinsi dalam peningkatan jalan di Kabupaten Tasikmalaya, kebutuhan anggaran Rp 700 miliar untuk menyelesaikan jalan rusak secara menyeluruh akan rampung selama tiga tahun ke depan, apabila bantuan tersebut berkelanjutan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya Drs H Abdul Kodir MPd mengatakan program pembangunan infrastruktur menjadi salah satu isu strategis dan prioritas program dalam RPJMD tahun 2018. ”Dampak dari skala prioritasnya banyak orang yang menikmatinya,” paparnya.

Memang kemampuan APBD tidak akan cukup untuk menyelesaikan jalan-jalan yang rusak, maka pemerintah daerah terus berupaya mengajukan bantuan dari provinsi dan pusat. Jadi dikerjakan secara berangsur dan bertahap sesuai anggaran yang ada. “Jadi bukan berarti tidak akan dilakukan perbaikan. Contoh sekarang jalan kabupaten yang rusah tinggal 443 kilomter, baru mampu tahun ini 100 kilomter, terus berikutnya bertahap,” ungkap Kodir.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya H Ruhimat mendukung Komisi III membuat nota komisi soal penggantian Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Drs Bambang Alamsyah MM.

”Ya harus berani begitu, harus (buat nota komisi, Red) silahkan. Saya menyarankan kepada Plt Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto kalau sekiranya ada keberanian untuk melakukan perubuhan dan perbaikan (kinerja pegawai, Red). Harus ada rotasi mutasi dan ada perbaikan di birokrasi termasuk penggantian di dinas,” ujar Ruhimat kepada Radar, Senin (12/3).

Memang harus segera dilakukan untuk perubahan kepala dinas secara menyeluruh. Sehingga perubahan yang dilakukan tidak hanya jadwal masuk ASN saja, melainkan struktur di birokrasi juga harus disesuaikan dengan kemampuan. “Jadi perlu ada penyegaran pejabat,” bebernya. (dik)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.