RSUD dr Soekardjo Kehilangan Pendapatan Rp 2,5 Miliar

Rumah Sakit Semakin ”Sakit”

723

TASIK – Regulasi tentang rujukan berjenjang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dinilai memberikan efek negatif bagi manajemen RSUD dr Soekardjo Kota Tasikmalaya yang kondisinya sedang tidak sehat.

Aturan baru itu, membuat rumah sakit milik plat merah tersebut semakin terpuruk. Sebagaimana diketahui, rujukan berjenjang mengharuskan masyarakat dirujuk terlebih dahulu ke RS tipe C. Setelah itu, mereka bisa langsung dirujuk ke RS tipe A. RSUD dr Soekardjo yang merupakan RS tipe B tidak bisa langsung menerima rujukan dari peserta BPJS.

Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengatakan adanya aturan itu seolah mematikan fungsi RSUD dr Soekardjo. Bahkan malah muncul opini RSUD tidak mau melayani pasien BPJS. “Padahal kita tidak bisa melayani karena aturannya seperti itu, kecuali IGD,” ungkapnya kepada Radar usai menghadiri kegiatan Gema Cermat di Hotel Grand Metro, Rabu (5/12).

Setelah peserta BPJS dirujuk ke RS tipe C, maka bebas dirujuk langsung ke RS tipe A jika perlu penanganan lebih intensif. RSUD dr Soekardjo pun seolah dilewati karena penanganan RS tipe A sudah dipastikan lebih baik. “Kalau memang harus berjenjang kenapa dari tipe C tidak ke tipe B dulu,” tanyanya.

Efek dari regulaasi baru ini, kata Budi, sudah sangat terasa dengan penurunan pasien rawat inap di RSUD dr Soekardjo yang biasanya mencapai 9.000 pasien menjadi sekitar 4.000 pasien.

Ditaksir potensi pendapatan rumah sakit pun menurun hingga Rp 2,5 miliar dan membuat keuangannya semakin terpuruk. “Ini tentu berdampak kepada pendapatan daerah dan kesempatan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan. Tidak menutup kemungkinan RSUD harus melakukan rasionalisasi pegawai. Jangankan penambahan, yang ada mungkin kita harus kurangi pegawai,” tegasnya.

Mengatasi hal itu, pihaknya sudah menginstruksikan RSUD dr Soekardjo melayangkan surat ke berbagai pihak yang berwenang baik Kemensos maupun Kemenkes. Supaya regulasi tersebut direvisi dan tidak merugikan pemerintah daerah. “Kita akan ikhtiar mencari pertimbangan, agar kebijakan tersebut direvisi,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, aktivis pemuda menyoal manajemen RSUD dr Soekardjo yang dinilai tidak sehat sehingga menimbulkan berbagai efek kepada pelayanan. Untuk mengatasi hal itu, DPRD harus mengambil tindakan mencari solusi guna pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.

Wakil Ketua KNPI Kota Tasikmalaya Dian Pertama mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat, termasuk pegawai RSUD. Selain pembayaran intensif yang sering nunggak, ada juga PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang terancam diberhentikan. “Ini ada apa dengan manajemen rumah sakit, kok carut marut begini,” ungkapnya saat menghubungi Radar, Minggu (25/11).

Hal ini dinilai sebagai efek dari permasalahan RSUD dengan BPJS soal klaim pembayaran yang belum tuntas. Meskipun permasalahan ini bersifat nasional, namun stakeholder di daerah tidak bisa tinggal diam. “Selama ini kerja Komisi IV apa saja? Harusnya mereka bisa bersikap demi kepentingan rakyat,” tuturnya.

Saat ini rujukan Puskesmas pun tidak langaung ke RSUD melainkan ke rumah sakit swasta. Sehingga memberatkan masyarakat, karena jaminan biaya yang tidak maksimal. “Kenapa tidak ke RSUD saja langsung, supaya masyarakat tidak dibebani biaya tambahan,” terangnya.

Menanggapi hal itu, Wadik Keuangan RSUD dr Soekardjo Apep Yosa mengakui soal permasalahan dengan BPJS masih belum tuntas. Hal ini berdampak kepada keuangan rumah sakit yang tidak sehat. “Memang belum tuntas persoalan dengan BPJS, tapi masalah ini bukan hanya di Tasik, tapi nasional,” terangnya.

Terkait rujukan ke rumah sakit swasta, dijelaskan Apep, ini merupakan aturan baru soal rujukan berjenjang. Rujukan pasien harus terlebih dahulu dirujuk ke rumah sakit tipe C, sementara RSUD dr Soekardjo sudah tipe B.

“Di Kota Tasik tipe C itu yang rumah sakit swasta karena kita tipe B,” tuturnya.

Adapun pengecualian, kata dia, yakni pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD). Pasalnya pelayanan tersebut tidak bisa ditunda dan mendapat prioritas. “Kalau IGD kan kondisinya darurat,” bebernya. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.