Saber Pungli Kota Banjar Sediakan Layanan Pengaduan

91
0
Kompol Lalu Wira Sutriana Ketua UPP Saber Pungli Kota Banjar
Kompol Lalu Wira Sutriana Ketua UPP Saber Pungli Kota Banjar

BANJAR – Unit Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Kota Banjar membuka hotline atau layanan pengaduan bagi masyarakat yang merasa terkena pungli atau mengetahui ada praktik pungli.K

KetuaUPP Saber Pungli Kota Banjar Kompol Lalu Wira Sutriana K Amd mengatakan tugas Saber Pungli yakni melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personel satuan kerja dan sarana prasarana, baik di lembaga maupun pemerintah daerah.

Masyarakat yang ingin melaporkan dugaan pungli bisa menghubungi 081221565494 atau email [email protected]

“Fungsi Saber Pungli yakni intelejen, pencegahan, penindakan dan yustisi. Saber Pungli terdiri dari satuan lembaga kepolisian, unsur kejaksaan, denpom, dan pemda,” kata Waka Polres Banjar itu Rabu (9/12).

Ia menjelaskan kriteria pungutan liar adalah segala pungutan dilakukan oleh oknum petugas dan atau calo dengan nilai lebih dari yang telah ditetapkan pemerintah. Contoh, harga tiket atau biaya administrasi lebih dari yang ditetapkan pemerintah.

Baca juga : Bantuan DID Kota Banjar untuk Petani & Peternak Terdampak Covid-19, Tapi Tak Tersalurkan

Kemudian segala pungutan yang dilakukan oknum petugas atau calo dengan maksud memperlancar atau mempercapat pengurusan administrasi atau pelayanan publik. Contoh, biaya adminstrasi untuk memperlancar pengurusan perizinan atau suatu kegiatan.

“Ada juga kriterianya yakni segala pungutan yang bersifat memaksa atau keharusan yang tidak ada dalam aturan yang ditetapkan pemerintah. Contohnya biaya keamanan yang mewajibkan masyarakat untuk membayar pungutan di sekolah di luar yang telah ditetapkan pemerintah yang sifatnya memaksa atau bersifat keharusan,” ucapnya.

Kemudian pungutan yang dilakulan oknum petugas dengan maksud membebaskan atau meringankan hukuman atau sanksi suatu pelanggaran terhadap aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah, contoh uang sogok untuk tidak dikenakan sanksi.

“Ada juga kriteria pungutan yang tidak termasuk pungli. Di antaranya pungutan yang tidak bersifat memaksa dan tidak ada konsekuensi jika tidak dilaksanakan bagi orang yang dipingut. Contohnya sumbangan untuk korban bencana alam,” katanya.

Kriteria lain yang tidak termasuk pungli yakni pungutan atas kesepakatan bersama karena adanya aktivitas untuk kepentingan bersama dengan tidak ada unsur pemaksaan.

“Contoh sumbangan untuk perayaan HUT kemerdekaan atau sumbangan sekolah untuk suatu kegiatan dengan tidak bersifat memaksa,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.