Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.1%

1.4%

83.5%

5%

0.5%

9.5%

Saber Pungli Mengusut Kasus Pungli di Disdik, Pelaku Diduga Tak Hanya Seorang

202
0
Kompol Drs Ade Najmulloh Ketua Tim Saber Pungli Kota Banjar
Kompol Drs Ade Najmulloh Ketua Tim Saber Pungli Kota Banjar

BANJAR – Tim Sapu Bersih (Saber) Pungutan Liar (Pungli) tengah mengusut kasus pungli yang diduga dilakukan oknum pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar. Sebelumnya, Inspektorat Kota Banjar juga sudah memeriksa oknum pegawai Disdik berinisial JO tersebut.

“Kami sedang mengusut aliran dana itu ke siapa saja masuknya. Karena dari pemeriksaan terhadap oknum tersebut (pegawai Disdik), ada pengkoordiniran, dari mulai tingkat bawah hingga uang hasil pungutan itu sampai di tangan oknum,” kata Ketua Tim Saber Pungli Kota Banjar Kompol Drs Ade Najmulloh Senin (29/7).

Kata dia, pengumpulan terjadi setiap pencairan uang sertifikasi jabatan dengan dalih untuk keperluan pengurusan tunjangan kinerja guru sekolah dasar. Sementara untuk guru SMP tidak dipungut karena di tingkat SMP sudah tersedia bagian tata usaha (TU).

“Jadi kenapa pungutan itu masuk ke guru SD, karena di SD tidak ada TU. Nah hasil pemeriksaan terhadap orang Dinas Pendidikan bahwa uang yang terkumpul itu untuk upah ketik, untuk keperluan administrasi,” kata Waka Polres Banjar ini.

Ia mengatakan untuk keperluan itu guru dipatok sebesar Rp 100 sampai Rp 130 ribu per orang. “Dugaan kami banyak yang terlibat dalam hal ini,” kata Kompol Ade.

Soal sanksi, Ade menyebut kasus tersebut bisa masuk ranah pidana, jika hasil pengusutan memiliki cukup bukti.

“Setelah kami mengusut ini, kami dari Saber Pungli Kota Banjar kemudian langsung mengadakan komitmen, mulai dari kepala Dinas Pendidikan, kepala bidang, kasi hingga ke guru-guru untuk tidak lagi mengumpulkan sejumlah uang yang dipungut dari para guru. Jika masih terjadi, kami akan tindak tegas. Berikut dengan kasus ini juga yang masih dalam proses pengusutan,” tegasnya.

Ia mengatakan pungutan yang dikoordinir oknum Dinas Pendidikan tidak berdasar pada aturan hukum. Kemudian, tidak ada transparansi terhadap para guru atau dinas dan ke publik.

“Dasarnya apa memang tidak terbuka. Guru yang datang ke sini (Saber Pungli) juga mengatakan tidak ada transparansi untuk penggunaan anggarannya,” ujarnya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.