Menpan-RB: Kepala Daerah Jangan Salah Persepsi

Sah, Gaji PPPK Ditanggung APBN

2992
0
Setda Kota Tasikmalaya PENGHARGAAN. MenPAN-RB Syafrudin (kanan) ketika menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman saat menerima penghargaan SAKIP di Bandung Senin (28/1) .

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) memastikan rek­rutmen Pegawai Pe­merintah de­ngan Perjanjian Kerja (PPPK) di­laksanakan Februari.

Pemerintah da­erah diminta segera me­ng­ajukan usulan dan tidak perlu mengkhawatirkan sumber dana untuk menggaji.

“Begini, dari kemarin ada yang meragukan soal rekrutmen ini. Sekali lagi saya sampaikan, khususnya untuk para kepala daerah jangan salah persepsi. Gaji PPPK ditanggung daerah. Padahal PPPK itu kan aparatur sipil negara (ASN) juga jadi sumber gajinya lewat APBN hanya ditransfer ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum (DAU),” papar Syafruddin, Rabu (1/2).

Nah, setelah me­ngetahui sumber dananya dari DAU, lebih dari 50 persen pemda siap melakukan rek­rutmen. Rekrutmen tahap awal sebanyak 75 ribu ini sangat penting untuk me­menuhi janji pemerintah kepada honorer K2.

“Kalau begini kan sudah jelas ya. Beres, ngak ada salah persepsi lagi. Tak perlu jadi bahan perdebatan lagi,” timpalnya.

Terpisah, Deputi SDM Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan anggaran pengadaan PPPK sudah dialokasikan dalam APBN 2019. Tahun ini formasi PPPK yang disiapkan sebanyak 150 ribu orang. Dibagi dua tahap, pertama 75 ribu orang untuk honorer K2/K1 khusus guru, penyuluh, dan tenaga kesehatan.

“Tahap dua dilaksanakan usai Pilpres 2019 sebanyak 75 ribu. Menteri Syafruddin berjanji untuk honorer tenaga teknis lainnya akan dimasukkan dalam rekrutmen tahap dua,” singkatnya.

Sekali Kontrak

Sampai Pensiun

Kabar baik datang dari Istana Negara. Ini terkait sistem kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang akan segera diterapkan di tahun 2019.

Skenario pengangkatan PPPK, tidak akan merugikan honorer kategori dua (K2). Pasalnya, selain diberikan gaji dan berbagai tunjangan setara PNS, selama honorer K2 bekerja baik sebagai PPPK maka posisinya aman.

“Itu salah satu poin dari pertemuan antara pengurus pusat Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dengan pejabat kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP). Tentu ini kabar menggembirakan,” tutur Pengurus Pusat FHK2I Nur Baitih, Rabu (30/1).

Dan yang paling menggembirakan, lanjut dia, dalam pertemuan dengan KSP kemarin (29/1), kontrak PPPK hanya sekali sampai pensiun. “Asumsinya, jika guru honorer K2 melamar PPPK usianya 35 tahun, maka masa pensiun guru 60 tahun, jadi kontraknya sampai 25 tahun,” urainya.

Meski demikian, lanjut dia, ada konsekuensi yang harus diterima. Setiap PPPK wajib dievaluasi kinerjanya. Evaluasi diberlakukan secara berkala. “Ya hampir serupa dengan ASN. Ada aturan baku yang harus dipatuhi. Bahkan penilaiannya rutin dilakukan untuk melihat kinerja PPPK,” terangnya.

Kondisi ini, tentu berbeda dengan ASN yang bisa dimutasi ke daerah atau instansi lain, PPPK tidak bisa. Ketika diangkat jadi PPPK di instansi A, maka sampai pensiun di situ terus. Tentu ini bagian dari solusi pemerintah. jelas sangat menguntungkan honorer K2. Mereka tidak akan dipindah-pindah lagi sampai pensiun,” paparnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menjelaskan rencana pemerintah pusat merekrut honorer K2 menjadi PPPK yang akan dimulai Februari mendatang tidak akan berubah, meski terus dibayang-bayangikecepatan pemerintah daerah mengirimkan usulannya.

Dan tidak dipugkiri, konsep kontrak sekali hingga pensiun itu mengemuka. Meski pun BKN masih fokus pada hal-hal prinsif seperti memastikan gajinya tak ditanggang pusat. Dengan konsekuensi setiap honorer K2 yang diterima menjadi PPPK, beban gajinya ditanggung pemda masing-masing.

“Gaji PPPK harus diambil dari APBD. Yang membutuhkan PPPK kan daerah-daerah sehingga harus bersedia menanggung gajinya,” terangnya.

Kesediaan pemerintah daerah membayar gaji PPPK itu harus dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diteken kepala daerah masing-masing. Bagi daerah yang menolak menanggung gaji PPPK dari honorer K2 ini, tidak akan diberikan formasi. “Ya dong, selama ini sebagian besar (APBD) bersumber dari APBN berupa DAU (Dana Alokasi Umum), DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DBH (Dana Bagi Hasil),” timpal Bima.

Bima mengungkapkan rerata daerah di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil dan tidak mandiri, sehingga banyak yang mengandalkan dana transfer dari pusat. Satu-satunya yang tidak dapat dana transfer cuma DKI Jakarta.

Sementara daerah terus meminta tambahan ASN tanpa disesuaikan dengan kemampuan anggaran. “Sementara ini karena belum ada keputusan dari Kemenkeu untuk penggajian PPPK dari honorer K1/K2, maka menggunakan DAU daerah yang sekarang ada. Sebetulnya tunjangan guru banyak yang belum terserap tapi karena block grant digunakan, terserah daerah,” papar Bima.

Penegasan serupa disampaikan Kepala Biro Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir. “Mengenai kewajiban kepala daerah membuat SPTJM, ini pun dibarengi dengan usulan formasi PPPK datang secara bottom up,” jelasnya.

Kalau daerah sudah mengusulkan harus komitmen untuk siapkan anggaran dan proses selanjutnya. SPTJM dimaksudkan agar kepala daerah mau menggaji PPPK. Saat usulan kebutuhan PPPK diajukan, kepala daerah wajib menyertakan SPTJM. Setelah itu baru diproses untuk penetapan formasi dan mengikuti mekanisme tes calon PPPK. “Kalau tanpa SPTJM, usulan kebutuhan rekrutmen PPPK dari honorer K2 tidak akan diproses karena daerah harus bertanggung jawab penuh, ucap Mudzakir. (ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.