Kejari terus Upayakan Selamatkan Dana

Sampai Hari Ini, Dana Lahan Lingtar Rp2,7 M Belum Dikembalikan

367
0
Kawasan Lingkar Utara (Lingtar) Kota Tasikmalaya

BUNGURSARI – Hingga Selasa (8/5/2018), Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasikmalaya belum menerima pengembalian uang pembebasan lahan Jalan Lingkar Utara (Lingtar) sebesar Rp 2,7 miliar yang tak ada di rekening Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A .

Padahal, sebelumnya, pengembalian dana konsinyasi dari mantan panitera itu diagendakan pada Senin (7/5/2018).

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Tasikmalaya Widi Wi­cak­­sono SH me­ng­ungkapkan dorongan pe­ngembalian uang Rp 2,7 miliar itu terus diupayakan oleh tim penyidik dengan pendekatan-pendekatan tertentu.

“Sebab, percuma kita penyelidikan tetapi uangnya tidak selamat. Beberapa upaya terus kita lakukan yang skala prioritasnya penyelamatan uang tersebut,” paparnya kepada Radar, kemarin.

Dia menjelaskan proses penyelidikan terus dilakukan. Bahkan kejari sudah memanggil beberapa pihak lain yang perlu dimintai keterangan. Seperti dari pihak perbankan.

Namun, terkait materi penyelidikannya, dia belum bisa memaparkan. Lantaran saat ini masih dalam proses.

“Fokus kami bagaimana mengejar dan mengamankan uang tersebut,” tegasnya.

Wawancara terpisah, Kepala Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tasikmalaya Budi Santoso membenarkan bahwa rencana pengembalian sejumlah uang dari mantan pejabat panitera PN Tasikmalaya yang kala itu me­nangani proses kon­si­nyasi dana gan­ti Lahan Ling­tar dari Pemerintah Ko­ta Tasikmalaya urung dilaksanakan.

“Belum ada pengembalian. Tetapi dari pihak panitera itu meminta waktu untuk mengembalikannya,” singkat dia.

Sementara itu, terkait penggunaan hak angket DPRD, Fraksi PDI Perjuangan masih akan mengkaji perkembangan kasus.

“Kita melihat perkembangan dulu. Sebab belum mengetahui betul seperti apa dinamikanya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan H Dodo Rosada.

Namun, kata dia, melihat dari substansi persoalan Lingtar, supaya tidak menimbulkan prasangka buruk dan menebar fitnah satu sama lain, pada prinsipnya fraksi PDIP sama dengan fraksi lain menyetujui DPRD menggunakan alat untuk mencari kebenaran.

“Prinsipnya kita setuju dengan fraksi lain apabila hak DPRD diperlukan untuk mencari kebenaran dan meluruskan persoalan yang masih simpangsiur sehingga menjadi terang,” katanya.

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan Muslim menambahkan pihaknya masih menunggu hasil dari Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2017 yang juga menyoroti terkait Jalur Lingtar.

“Kita kan sedang Pansus LKPJ. Seperti apa hasilnya nanti ada rekomendasi di Paripurna pada 11 Mei dan Paripurna Istimewa 14 Mei mendatang,” jelas Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ini.

Anggota Fraksi Demokrat Irman Rachman menambahkan secara lembaga pihaknya belum melakukan rapat khusus di internal fraksi yang membahas soal dorongan hak angket menyikapi Jalur Lingtar. “Apalagi saya pribadi tidak bergabung di Pansus LKPJ,” terang dia.

Sementara, Sekretaris Fraksi PAN Wahidin mengakui sudah mendengar informasi beberapa fraksi hendak merancang hak angket menyikapi polemik Jalur Lingtar.

Tetapi, dia masih menunggu keputusan fraksi secara utuh terkait sikap politik yang akan diambil.

“Kalau pribadi ya rasional memang untuk dipertanyakan lebih rinci soal polemik ini. Tetapi saya menunggu saja hasil kesepakatan fraksi seperti apa,” tandasnya.

(Firgiawan / Radar Tasikmalaya)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.