Sanksi Pungli Akan Setimpal

284
0

CIAMIS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis Drs H Asep Sudarman SPd sudah menerima laporan dugaan pungutan liar (pungli) pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang melibatkan dua tenaga honorer berinisial M dan S di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Menurut dia, kasus operasi tangkap tangan (OTT) dua tenaga honorer itu sudah dilimpahkan dari Polda Jawa Barat ke Polres Ciamis. Pemkab pun akan mengkaji persoalan ini.

Berdasarkan informasi sementara, kata Asep, dua tenaga honorer itu mengaku tidak pernah meminta uang atas pengurusan KTP-el. Uang yang dijadikan barang bukti (barbuk) pungli itu sudah terselip di dalam berkas persyaratan pembuatan KTP-el. “Ya kita lihat saja nantinya seperti apa,” ucapnya kepada Radar, Jumar (17/5).

Asep menjelaskan, bila kedua tenaga honorer itu terbukti bersalah maka akan ada sanksi yang sesuai aturan. Namun, seperti apa sanksinya akan menunggu hasil kajian tim. Keputusan finalnya ada di tangan Bupati Ciamis. “Pada dasarnya kami sudah memberikan instruksi dan imbauan. Tim saber pungli juga sudah menyosialisasikan kepada dinas-dinas yang memang menyangkut layanan publik untuk hati-hati dan dilarang pungli,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciamis, Sholihin Susanto mengapresiasi langkah Polda Jabar melakukan operasi tangkap tangan di Disdukcapil. OTT itu seperti membuktikan bahwa informasi yang beredar di masyarakat bahwa ada pungli untuk mengurus pembuatan administrasi kependudukan di Disdukcapil itu terbukti.

Masyarakat, kata Sholihin, beberapa bulan ke belakang sudah ramai bahwa pelayanan di Disdukcapil diskriminatif: jika ada masyarkat yang membuat administrasi kependudukan KTP-el dan kartu keluarga dengan menyerahkan sejumlah uang akan dilayani cepat dan langsung, tapi jika tidak mengeluarkan uang, pelayanannya akan lambat. Bahkan untuk pembuatan KTP-el diganti dengan surat keterangan (suket) dengan alasan blangko KTP-el kosong.

“Kalau ternyata sekarang ada OTT di Disdukcapil berarti peran Satgas Saber Pungli berfungsi sesuai tugas dan fungsinya dan sedikit banyak keresahan masyarakat terhadap praktik pungli terjawab,” ujarnya.

Sholihin mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Fungli di setiap tingkatan merupakan solusi konkret melawan dan memberantas maraknya praktik pungli.

“Kita juga berharap lembaga anti pungli tersebut mampu bekerja secara profesional. Hal tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi SKPD di Kabupaten Ciamis yang tupoksinya sebagai pelayanan langsung,” ujarnya.

Dia mengajak semua pihak ikut mengawal penanganan kasus pungli di Disdukcapil itu. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.