Sarankan Kebijakan Rotasi dan Mutasi Di-review Ulang

38
AKRAB. Pengamat hukum Kota Banjar Kukun Abdul Syakur di ruang kerjanya. (cecep herdi / radartasikmalaya.com)

BANJAR – Pengamat hukum Kota Banjar Kukun Abdul Syakur menganggap Pemerintah Kota Banjar keliru dalam rotasi dan mutasi beberapa waktu lalu, khususnya adanya hubungan kekeluargaan antara pejabat di dalam satu instansi.

Menurut pria yang berprofesi sebagai pengacara ini, penempatan pejabat pasangan suami-istri dalam satu kantor melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUBP).

Dia mengatakan dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut dijadikan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1.

“Bunyi pasalnya seperti ini, penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas. Jadi penempatan harus the right man on the right place,” kata dia Minggu (10/2).

Hematnya, kata dia, pemerintah kota merotasi ulang supaya kegaduhan publik atas rotasi pejabat itu selesai. “Harus dirotasi ulang,” kata dia.

Menurut Kukun, jika instansi pemerintahan dipegang oleh pejabat yang memiliki hubungan keluarga, terlebih suami-istri, dikhawatirkan akan ada gangguan dalam pelayanan. Hal itu tidak baik untuk memaksimalkan roda pemerintahan.

“Mengenai penempatan ASN pasutri satu kantor sebaiknya di-review ulang dan dilakukan rotasi ulang, hal ini untuk mencegah terjadinya conflict of interest atau konflik kepentingan,” katanya. (cep)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.