Satgas Money Politik & Mafia Pemilu di Pangandaran Harus Netral

64
0

PANGANDARAN – Warga Kabupaten Pangandaran menanggapi rencana pembentukan Satgas Money Politic dan Mafia Pemilu oleh Pemkab Pangandaran.

Warga Kecamatan Pangandaran Dede Supena (36) mengatakan sah-sah saja jika Pemkab membentuk sebuah satgas. “Asalkan proses seleksinya jelas, jangan sampai ada permainan di belakang,” ungkapnya Jumat (11/9).

Menurut dia, keberadaan Satgas Money Politic bisa membantu Bawaslu dalam proses pengawasan kampanye. Namun satgas tersebut harus netral. “Iya jangan sampai yang membentuknya petahana malah condong ke petahana,” ujarnya.

Kata dia, semua masyarakat pasti berharap Pilkada Pangandaran berjalan tanpa embel-embel money politic. “Makanya para pengawas harus maksimal, kalau perlu dibantu oleh masyarakat,” jelasnya.

Warga Kecamatan Pangandaran Kurniawan (30) juga setuju dibentuknya Satgas Money Politic. “Bagus saja sih kalau untuk kebaikan mah,” singkatnya.

Baca juga : TNU AU Lanud Wiriadinata Latiha SAR di Bojongsalawe Pangandaran

Komisioner Bawaslu Gaga Abdillah mengatakan kriteria yang bisa melakukan pelaporan adanya dugaan money politic adalah warga negara usia 17 tahun ke atas (sudah punya hak pilih), kemudian timses calon atau peserta pemilu. “Nah jika ada pembentukan satgas nanti harus ada bimbingan teknis oleh Bawaslu,” ujarnya.

Namun hingga saat ini Gaga belum mengkaji lebih jauh terkait rencana pembentukan Satgas Anti Money Politic itu. “Ya kita belum mendalaminya lebih jauh,” ungkapnya.

Sebelumnya, pengamat sosial dan politik Ebeg Saepurrohman menilai Satgas Anti Money Politic tidak perlu dibentuk. Menurut dia, untuk mengawasi praktik money politic cukup dengan memaksimalkan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ebeg menilai pem­bentukan Satgas Anti Money Politic justru menun­jukan adanya ketidak­percayaan terhadap masyarakat Pangandaran dalam menghadapi Pilkada Pangandaran.

“Harusnya suasana Pilkada itu diselimuti rasa ceria, rasa senang. Bukan ditakuti membentuk satgas,” ujarnya Kamis (10/9).

Kata dia, pembentukan satgas juga bisa menimbulkan prasangka bahwa sudah darurat money politic, sehingga dibentuk satgas diluar Bawaslu.

“Saya yakin masyarakat Pangandaran adalah pribadi yang cerdas, tidak mudah terpengaruh oleh godaan yang praktis, karena militansi dalam pemilihan kepala daerah sudah terbentuk sejak awal,” ujarnya. (den)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.