Satpol PP Tak Berdaya

76
0
H Budi Rachman

TASIK – Satpol PP Kota Tasikmalaya belum siap dalam melakukan eksekusi merobohkan bangunan tidak berizin. Hal ini menang­gapi reko­mendasi DPRD dalam me­nyikapi kasus IMB palsu.

Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Tasikmalaya H Budi Rachman menegaskan untuk eksekusi bangunan tak berizin pihaknya sangat siap. Dengan catatan, penindakan dilakukan secara prosedural. “Kan ada teguran dulu, peringatan baru terakhir kami eksekusi,” ujarnya kepada Radar, Minggu (27/1).

Namun demikian, kata dia, eksekusi yang dilakukan pun hanya sebatas penyegelan. Sebab menurutnya, kekuatan hukum menghentikan operasional bangunan sudah cukup kuat dengan cara disegel. “Kan tetap berkekuatan hukum,” katanya.

Pasalnya, sementara ini Satpol PP belum mendapat dukungan anggaran melakukan eksekusi fisik (merobohkan bangunan tak berizin, Red). Sedangkan untuk merobohkan bangunan perlu menggunakan alat berat dengan operator yang mumpuni. “Bukan belum mampu, tapi belum ada dukungan anggaran untuk eksekusi fisik (perobohan),” terangnya.

Mengenai kasus IMB palsu, kata Budi, Satpol PP sudah mengetahui dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Sejauh ini, pihaknya menunggu rekomendasi (dinas terkait, Red) jika memang harus melakukan penyegelan. “Kalau tahapan-tahapan lain (peringatan dan teguran, Red) sudah dilakukan sebagaimana prosedurnya, baru kita bertindak,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bangunan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diduga palsu dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Selain penindakan kepada pegawai yang bermain, bangunan tersebut juga harus dirobohkan.

Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Dodo Rosada. Dia menilai bangunan dengan IMB palsu jangan dianggap sepele. Perlu ada ketegasan dengan melakukan pembongkaran karena secara prinsip bangunan itu dibangun tanpa izin. “Ya harus dibongkar dulu, bukan proses izin dari awal lagi,” ungkapnya kepada Radar, Jumat (25/1).

Ketika pemerintah mentolerir dengan memproses izin bangunan tersebut dari awal, bisa berpotensi menimbulkan masalah. Pasalnya dikhawatirkan akan banyak pemohon izin yang mendirikan bangunan dengan proses perizinan di akhir. “Nanti banyak yang membangun sementara izinnya belakangan,” tuturnya.

Dodo pun merasa janggal karena IMB Palsu tersebut baru disadari pemohon izin baru-baru ini. Padahal bangunan yang terkait izin palsu sudah berdiri cukup lama. “Izin palsunya baru keluar baru-baru ini atau bagaimana, kan aneh kalau baru muncul sekarang,” ujarnya.

Terkait penanganan IMB palsu oleh Inspektorat Kota Tasikmalaya, Dodo menilai tidak akan sulit menemukan siapa orang-orang yang terlibat. Hal itu bergantung pada keseriusan Inspektiorat dalam penanganan kasus. “Mustahil kalau tidak terungkap, tinggal keseriusan dalam penanganannya saja,” terangnya.

Ketika memang ada penyalahgunaan wewenang, kata politisi PDI Perjuangan itu, maka indikasi tindak pidana korupsi cukup kuat. Terlebih jika memang ada temuan PNS yang menabrak prosedur yang berlaku. “Kan korupsi itu diantaranya berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan prosedur yang tidak ditempuh,” katanya.

Terpisah, Inspektur Kota Tasikmalaya H Tarlan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus dugaan IMB palsu tersebut. Ada pun perkembangannya dia belum bisa buka suara. “Kita masih memperdalam informasi,” katanya.

Disinggung soal Wakil Wali Kota Tasikmalaya H Muhamad Yusuf yang memberikan deadline lima hari supaya bisa menyimpulkan polemik IMB Palsu, Tarlan membenarkannya. Maka dari itu, dia memprediksi hari Senin (28/1) sudah bisa dijelaskan kesimpulannya. “Insya Allah hari Senin atau Selasa,” tandasnya. (rga)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.