Satu Kasus Korupsi di Ciamis Disidangkan, Dua Lagi Siap Menyusul

127
0
A Tri Nugraha SH

CIAMIS – Kejaksaan Negeri Ciamis terus berusaha menuntaskan kasus korupsi di Ciamis. Diantaranya, kasus makan minum dan alat tulis kantor di KPU Pangandaran, mesin absensi (finger print) dan retribusi Situ Lengkong, Panjalu.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Ciamis A Tri Nugraha SH menjelaskan kasus korupsi makan dan minum serta alat tulis kantor di KPU Pangandaran kini sudah masuk ke persidangan. Kasus tersebut sudah disidangkan lebih lima kali di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung.

Kasus yang sekarang sedang Kejari proses adalah dugaan korupsi mesin sidik jari (finger print) dan retribusi Situ Lengkong Panjalu.

Kasus finger print, kata dia, sudah ekspose dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bahkan, dalam waktu dekat pihak BPKP akan turun ke Kejaksaan Ciamis untuk melakukan klarifikasi.

“Mereka polanya turun dulu ke Kejaksaan untuk klarifikasi. Baru nantinya setelah itu beres, selanjutnya tinggal penghitungan kerugian negaranya nunggu lagi,” kata A Tri di ruangannya Selasa (26/11) siang.

Proses penanganan kasus finger print, kata dia, lumayan memakan waktu cukup lama, karena melibatkan banyak kalangan. Pihaknya memeriksa 60 saksi. Dari kalangan pendidikan, kecamatan dan kesehatan. “Tunggu nanti saja,” ujarnya.

Dihubungi terpisah Saeful Wahid Muharom SH, kuasa hukum Direktur PT Zein Corporation Yusuf Sidik Mubarok, menjelaskan kliennya belum menerima pemanggilan dari Kejaksaan Negeri Ciamis. “Saya belum bisa komentar lebih jauh. Lihat saja perjalanan perkembangannya nanti,” ujarnya.

Kasus Retribusi Situ Lengkong

Mengenai dugaan korupsi retribusi objek Wisata Situ Lengkong Panjalu, menurut Tri, BPKP sudah melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Ciamis dua minggu ke belakang.

“Kami, Kejaksaan tinggal menunggu hasilnya yakni penghitungan kerugian negara (PKN),” ujarnya. Setelah penghitungan kerugian negara, kata dia, lalu nanti akan diketahui tersangkanya.

Dalam kesempatan berbeda, Kepala Desa Panjalu R Haris Cakradinata menjelaskan bahwa pada intinya menurut data Desa Panjalu, Situ Lengkong milik Desa Panjalu. Itu terdaftar di buku inventaris desa. Adapun masalah retribusi Situ Lengkong yang tidak disetorkan pihak pemerintah desa (pemdes) karena belum adanya aturan khusus mengatur tentang pembagian hasil retribusi Situ Lengkong. Adapun aturan yang ada, kata dia, itu merupakan aturan tentang bagi hasil retribusi umum.

“Jadi jelas. Ini sangat merugikan pihak pemdes, dikarenakan untuk biaya upah pungut saja, pemdes harus mengeluarkan uang sebesar 20 persen secara bruto, sedangkan pengembalian cuma sebesar 4 persen ke kas desa. Uang yang tidak disetorkan dimasukan ke kas desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemdes sebagaimana tertuang dalam APBDes. Baik RAPBDes maupun APBDes realisasi setiap tahun dilaporkan ke pihak Pemerintah Ciamis,” ujarnya.

Menurut Haris, status Situ Lengkong Panjalu merupakan tanah kebuyutan. Pihak Pemdes Panjalu menjadi pengelola. Tanah Situ Lengkong juga tercatat di buku daftar inventaris aset Desa Panjalu yang dikuatkan pengesahan oleh kewedanaan tahun 1956.

“Intinya saya tegaskan, Situ Lengkong adalah Tanah Kabuyutan dan tercatat di daftar inventaris aset Desa Panjalu,” ujarnya.

Apakah tim BPKP telah datang ke Situ Lengkong Panjalu untuk melakukan pemeriksaan? Haris menjawab ya. “Namun intinya kita tetap berpegang teguh Situ Lengkong adalah Tanah Kabuyutan. Bahkan tercatat jelas di daftar aset Desa Panjalu,” tegasnya. (isr)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.