Sebarah Guru PNS Harus Merata

246
0
Ami Fahmi

TASIK – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi ST meminta pemerintah pusat dan Pemkab Tasikmalaya melakukan pemerataan guru PNS. Hal itu dilakukan saat guru honorer diangkat menjadi PNS nanti.
Menurut Ami, rasanya percuma pemerintah pusat mengangkat banyak guru honorer atau sukwan menjadi PNS, kalau pemetaannya tidak merata. ”Pemerintah harus mempertimbangkan pemerataan PNS di setiap kecamatan,” ujar Ami saat dihubungi Radar Selasa (5/12).
Jangan sampai, kata Ami, ketika di Kabupaten Tasikmalaya ada ratusan guru honorer yang diangkat menjadi PNS, diposisikan di wilayah perkotaan. Sementara sekolah di pelosok seperti contoh di Kecamatan Cipatujah masih kekurangan guru PNS. ”Ini akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan peserta didik. Jika di satu sekolah hanya ada satu sampai dua PNS,” paparnya.
Jadi Komisi IV, terang Ami, minta kepada pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi atau pemetaan guru PNS di Kabupaten Tasikmalaya supaya tidak berkumpul di wilayah diperkotaan. ”Kalau bisa dua tahun sekali, ada rolling PNS. Jadi wajar di-rolling, karena sebagai PNS ini merupakan pengabdian untuk pendidikan,”terangnya.
Komisi IV juga, tambah Ami, mendukung sepenuhnya pengangkatan secara bertahap guru honorer atau sukwan yang sudah diajukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 4.000 ke pemerintah pusat. ”Kalau bisa guru sukwan dan honorer diangkat semua menjadi PNS, supaya tanggung jawabnya terhadap dunia pendidikan menjadi besar. Dengan catatan siap ditugaskan di mana saja, jangan hanya di satu daerah,” jelasnya.
Ketua PGRI Kabupaten Tasik­malaya Akhmad Juhana SPd MMPd pun mendorong pemerintah pusat untuk mem­prioritaskan guru honorer atau sukwan untuk mulai diangkat menjadi PNS tahun 2018. Termasuk, guru honorer kategori 2 yang sudah lama masa kerjanya. Jadi sudah kepalang ditangani pusat, dengan dijanjikan menjadi PNS. Maka pusat harus me­nye­lesaikan dengan mengangkat guru honorer K2 menjadi PNS. ”Makanya selesesaikan, guru K2 ini diangkat jadi PNS,’ kata Akhmad.
Guru sukwan atau honorer di luar kategori 2 juga harus diperhatikan oleh pusat. Termasuk diangkat menjadi PNS. ”Kami sangat mengharapkan guru sukwan non kategori 2 jika tidak ada peluang diangkat menjadi PNS. Diselesaikan dengan sistem outsourcing atau tenaga kontrak tahunan sesuai proses belajar mengajar (PBM) setiap tahun,” ungkapnya. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.