Pemerintah Pusat Diminta Cabut Moratorium DOB

Segera Otonomikan Garut Selatan!

123
0
DESTINASI WISATA. Beberapa warga beraktivitas di Pantai Santolo Kecamatan Pameungpeuk beberapa waktu lalu. Tokoh masyarakat Jabar mendesak pemerintah pusat mencabut moratorium DOB dan segera memandirikan Garut Selatan.nana suryana / radar tasikmalaya

TAROGONG KIDUL – Tokoh masyarakat Jawa Barat MQ Iswara mendesak pemerintah mencabut moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat. Hal itu karena pembentukan DOB di Jawa Barat ini untuk memeratakan dalam hal pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

“Ini bukan soal bagi-bagi kue kekuasaan lagi, tapi untuk mengangkat kesenjangan berbagai sektor di daerah saja,” ujar MQ Iswara kepada wartawan Senin (11/3).

Menurut dia, di Jawa Barat ada tiga wilayah yang layak untuk dimekarkan, yakni Garut Selatan (Garsel), Sukabumi Selatan dan Bogor Utara. Ketiganya layak dimekarkan karena memiliki wilayah yang luas. “Tiga daerah itu sudah sangat layak dimekarkan ditinjau dari berbagai sisi,” jelasnya.

Seperti Garut Selatan. Wilayah tersebut, kata dia, sangat luas. Kecamatan terjauh butuh lebih lima jam perjalanan ke pusat pemerintahan Kabupaten Garut untuk mendapatkan pelayanan.

Menurut dia, dengan adanya pemekaran bisa memotong jauhnya rentang kendali pemerintahan dan mempercepat akses masyarakat ke pemerintah. “Jadi pelayanan pemerintah pada masyarakat bisa lebih cepat. Ini demi pelayanan masyarakat jadinya,” katanya.

Iswara menuturkan proses pemekaran Garut Selatan saat ini tinggal menunggu pengesahan dari DPR RI. Karenanya, perlu juga ada komitmen dari DPR RI untuk mau membantu pemekaran Garut Selatan. “Saya akan meminta para pimpinan partai Koalisi Indonesia Kerja memperjuangkan melalui para pimpinan fraksinya di DPR RI,” terangnya.

Saat ini, tambah dia, terkait pemekaran sudah dibahas di tingkat kabupaten dan provinsi. Semuanya sudah memyetujui terkait pemekaran. “Bolanya ada di DPR RI sekarang. Tapi saat ini tidak mungkin dibahas, nanti setelah Pemilu sangat memungkinkan,” jelasnya.

Selain menunggu pembahasan di DPRD, pihaknya juga akan terus mendorong pencabutan moratorium. Jika moratorium dicabut, maka pembahasan DOB bisa kembali dilakukan. “Presiden akan menghargai aspirasi dari warga soal pemekaran. Saya yakin, Jokowi pun akan mengapresiasi aspirasi ini,” terangnya.

Terpisah, Wakil Bupati Garut dr Helmi Budiman mengatakan Pemkab Garut juga terus mendorong rencana pemekaran Garut Selatan kepada pemerintah pusat. Bahkan, pemkab terus melakukan komunikasi dengan Kementrian Dalam Negeri. “Kita dorong terus, supaya bisa terealisasi. Sekarang di provinsi sudah ada Perda DOB dan Garut Selatan jadi prioritas saat ini,” terangnya.

Sejauh ini pihaknya masih terkendala dengan adanya moratorium DOB yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. “Mudah-mudahan secepatnya moratorium ini dicabut,” katanya.

Helmi sangat mendukung pemekaran, karena Kabupaten Garut memiliki 42 kecamatan dengan wilayah yang luas. “Sangat pantas untuk dimekarkan. Saya mendukung sekali,” katanya.

Ketua DPRD Garut Ade Ginanjar berharap Pemkab Garut serius dalam mendorong DOB Garsel yang saat ini sudah menjadi prioritas Jawa Barat. “Gubernur sudah mengatakan DOB Garsel menjadi skala prioritas,” ucap Ade.

Ade menuturkan perkembangan ekonomi Kabupaten Garut dan pembangunan insfratruktur akan bisa cepat dan maju jika DOB Garsel terwujud. “Kami yakin akan ada dampak positif jika DOB Garsel terjadi,” paparnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.