Sekda Ingatkan Lagi Dinas yang Membangkang Soal One Stop Service di Kota Tasik

168
0
KOSONG. Ruangan pelayanan perizinan di Kantor DPMPTSP Kota Tasik kosong tanpa ada satu pun perwakilan dinas teknis, Rabu (6/11) siang. rezza rizaldi / radartasikmalaya.com
Loading...

KOTA TASIK – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Ivan Dicksan mengaku telah mengetahui bahwa One Stop Service terkait perizinan hingga kini belum terwujud.

Dia mengaku telah membahas hal ini dalam rapat dengan beberapa OPD teknis terkait perizinan, agar ada solusi konkrit terkait perizinan satu pintu.

“Kita akan ingatkan lagi para OPD teknis terkait perizinan untuk segera mengirimkan perwakilannya dan bertugas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),” ujarnya kepada radartasikmalaya.com, Rabu Sore (6/11).

Baca Juga : Banyak Dinas yang Membangkang, Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Tasik Gagal..!
Baca Juga : Dewan; One Stop Service di Kota Tasik Omong Doang, Gimana Bikin Mall Pelayanan?

Terang dia, Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, HM Yusuf, dalam rapat koordinasi (rakor) dengan para kepala OPD se-Pemkot Tasik, Senin (4/6) lalu, sudah menginstruksikan hal tersebut.

“Memang, para OPD juga ada keluhan dengan hal ini karena stafnya terbatas. Tapi memang harus dicoba hal tersebut. Karena tidak diminta tiap hari (berkantor di DPMPTSP). Hal itu sudah ditegaskan pimpinan saat Rakor dengan para OPD beberapa hari lalu,” terangnya.

loading...
Baca Juga : Ini Pelayanan Terpadu di Kota Tasik, Investor Ngurus Izin Masih Ribet..

Dia menambahkan, staf atau perwakilan OPD teknis terkait perizinan berkantor di DPMPTSP itu hanya dua hari dalam seminggu. “Yaitu hari Selasa dan Rabu. Artinya saat masyarakat perlu ada tambahan informasi terkait perizinan, maka tak perlu bulak-balik berkeliling ke dinas-dinas,” tambahnya.

Jelas dia, pihaknya terus-menerus mengingatkan hal tersebut agar segera diaplikasikan. “Ini terus kita ingatkan. Tolong lah ada 1 orang minimal petugasnya 2 hari bekerja di DPMPTSP. Ini memang harus dibiasakan karena kita tahun depan akan membangun Mall Pelayanan Publik (MPP). Kan semuanya berkantor di sana nanti itu,” jelasnya.

Sementara itu, informasi yang radartasikmalaya.com himpun di lapangan, OPD yang harusnya mengirimkan perwakilannya berkantor di DPMPTSP itu antara lain Dinas PUPR, Perwaskim, Dishub, DLH, Dinkes, dan Dinas Pertanian.

Dinas PUPR terkait IMB, fatwa lokasi, penghitungan struktur bangunan dan lain sebagainya. Sementara itu Perwaskim contohnya untuk perizinan perumahan.

Sedangkan Dishub terkait dengan Amdal Lalin, Dinkes untuk izin apotik dan rumah sakit swasta, DLH izin Amdal UPL UKL, dan Dinas Pertanian untuk perizinan lahan produktif atau tidak.

(rezza rizaldi/ radartasikmalaya.com)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.