Sekda Kota Banjar : Paripurna Sesuai Prosedur

61

BANJAR – Sekda Kota Banjar Ade Setiana mempersilakan anggota dewan yang berencana mem-PTUN-kan hasil sidang paripurna APBD TA 2019.

Sebab versinya, paripurna telah melalui proses yang benar, salah satunya jumlah anggota dewan yang hadir kuorum saat sidang berlangsung.

“Ya tidak apa-apa kalau mau PTUN-kan. Itu kan haknya. Dan itu sebetulnya sekarang sudah ada di ranah dewan. Kan sudah keputusan dewan bukan keputusan kita (eksekutif),” jawab ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Banjar ini Kamis (20/12).

Ade menjelaskan rapat paripurna kuorum dengan jumlah yang hadir 16 anggota dewan. Saat itu pihaknya telah melakukan konsultasi ke Kemendagri dan gubernur: menanyakan jalannya APBD yang tidak dihadiri 9 anggota dewan.

“Hasil konsultasi tetap kuorum dengan jumlah 16 anggota dewan karena saat ini hitungannya jumlah anggota dewan 24 orang. Hasil konsultasi juga pengesahahan APBD harus segera dilaksanakan,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kota Banjar Mujamil menilai proses pengesahan APBD dilakukan sepihak oleh eksekutif.

Sebab, dalam pembahasan KUA-PPAS masih terjadi tarik ulur antara legislatif dengan eksekutif karena isinya hanya mengakomodir aspirasi dari satu lembaga saja, yakni eksekutif. Sementara aspirasi masyarakat yang ditampung legislatif tidak diakomodir.

“Sempat deadlock. Pada saat Banggar konsultasi ketika deadlock mestinya harus ada yang menfasilitasi yaitu gubernur. Bahkan Kemendagri siap menfasilitasi. Maka pada rapat Banggar kita sepakati untuk pergi bersama antara dua lembaga ke Kementerian Dalam Negeri untuk difasilitasi. Tapi ternyata eksekutif nggak mau, bahkan ketika konsultasi sebelumnya mengajak eksekutif juga tapi nggak ada yang hadir,” terangnya. (cep)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.