Sekda Kota Tasik Bantah ada Monopoli e-Warong

118
0
H Ivan Dicksan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya

Sekda Bantah Terjadi Monopoli E-Warong
INDIHIANG – Pemerintah Kota Tasikmalaya memastikan penyediaan sembako terhadap seluruh e-Warong yang berjalan, tidak ada unsur intervensi. Apalagi, pengondisian terhadap supplier tertentu dalam memasok kebutuhan bagi penerima bantuan.

“Tidak ada pengon­disian, itu kewe­nangan masing-masing e-Warong dalam menentukan barang yang dia distribusikan harus dari mana,” ujar Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya H Ivan Dicksan kepada Radar, Jumat (6/3).

Baca juga : Artis Cucu Cahyati dan Pesulap Edukasi Hibur Anak-anak Korban Longsor Cisayong Tasik

Menurutnya, hasil konfirmasi terhadap Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, e-Warong dipersilakan untuk menentukan sembako didatangkan dari mana pun. Baik penyediaan beras, daging ayam, telur mau pun komoditas lain bagi penerima bantuan.

Supplier dituntut bersaing secara sehat, sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian Sosial (Kemensos) yang mengatur beroperasinya e-Warong. “Supplier sebetulnya silakan saja berkompetisi dengan sehat, tadi kami cek ke Dinas Sosial, itu tidak ada intervensi semacam itu. Semua sesuai aturan saja,” katanya.

Bahkan, lanjut Ivan, pihaknya beberapa waktu lalu sudah menyebarkan surat edaran baik terhadap kecamatan, e-Warong dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), supaya melaksanakan metode pendistribusian bantuan bagi keluarga pra sejahtera, sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis.

Loading...

“Jangan sampai keluar dari aturan yang ada, kalau pun di lapangan suatu e-Warung dengan lainnya berkomunikasi, berkenaan supplier mana yang murah dan mereka mengikuti ya itu silakan. Sebab, kewenangannya ada di mereka sendiri,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya Ahmad Junaedi Sakan menyebut dalam penunjukan e-Warong pun masih menyisakan pertanyaan. Mekanisme penunjukan unit usaha yang menjadi mitra perbankan sebagai e-Warong seperti apa. “Sebab, di lapangan kami lihat masih ada kok kelompok usaha atau unit usaha yang layak dijadikan e-Warong tapi tidak dipilih. Nah itu bagaimana?,” keluh dia.

Dia khawatir apabila dalam penunjukan e-Warong sudah mengandung intervensi, berimbas terhadap bahan sembako yang didistribusikan kepada penerima. Selain adanya rentetan permainan, juga ada keuntungan setiap transaksi penerima di suatu e-Warong.

“Kasihan lah, ini kan untuk membantu warga kita yang kondisi ekonominya pra sejahtera. Jangan sampai dimanfaatkan kepentingan sebagian pihak hanya demi keuntungan,” kata pria yang akrab disapa Jun.

“Kemudian pastikan juga volume yang diterima masyarakat sesuai, khawatir ketika ada indikasi permainan, berimbas kepada kualitas dan kuantitas komoditas yang disalurkan,” sambung dia.
Sebelumnya, Relawan Masyarakat Peduli Tasikmalaya (Rampas) mencurigai adanya dugaan monopoli dalam menyuplai sejumlah komoditas pangan di seluruh e-Warong Kota Tasikmalaya.

Pengadaan barang yang merupakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut, diduga mendapat intervensi dari instansi terkait.
“Bisa dibayangkan keuntungan dari 72 e-Warong yang ada di Kota Tasikmalaya. Seharusnya itu dipasok pengusaha mikro di sekitaran e-Warong tersebut beroperasi atau dari Rumah Pangan  Kita (RPK) mitra Bulog,” ujar Ketua Rampas Rahmat Jetli kepada Radar, saat dijumpai di Jalan Veteran, Selasa (3/3).

Dia menjelaskan spirit dibentuknya e-Warong selain memudahkan pendistribusian bagi penerima BPNT, juga memberdayakan agen atau toko yang sudah berjalan di sekitar e-Warong berada. Sesuai amanat yang tertuang pada Permensos Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyaluran BPNT.

Sementara saat ini, kata Jetli, praktik di lapangan pihak terkait seolah mencari supplier sendiri dan menggandeng agen besar dalam memenuhi kebutuhan daging, telur maupun beras. “Seharusnya supplier segala macam ditentukan e-Warong sendiri, dalam memenuhi pendistribusian bagi penerima program,” kata dia.

“Sebetulnya tidak ada urusan dengan dinas, kewenangan penunjukan supplier itu di masing-masing e-Warong sendiri, bahkan pendamping atau koordinator PKH (Program Keluarga Harapan) pun tak boleh intervensi,” sambung aktivis muda Tasikmalaya itu.

Jetli menceritakan pihaknya pun sempat menerima informasi dari salah satu supplier ketika mengajukan supaya bisa menyuplai kebutuhan di e-Warong terdekat, seolah di-pingpongkan oleh instansi terkait. Dengan diarahkan untuk menghubungi Bulog Subdivre Ciamis.

Untuk itu, pihaknya meminta Pemkot dalam hal ini Wali Kota Tasikmalaya mengevaluasi adanya indikasi monopoli tersebut. “Menurut Bulog, pengaturan supplier itu diatur oleh dinas. Ini ada apa? kok dinas urusi hal teknis yang notabene bukan kewenangannya,” keluh dia.(igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.