Bupati Minta Inspektorat Langsung Turun Tangan

Selidiki Kasus Penipuan CPNS

TEGASKAN. Bupati Garut Rudy Gunawan menginstruksikan Inspektorat menyelidiki kasus dugaan penipuan rekrutmen CPNS. (Yana Taryana/radartasikmalaya.com)

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

TAROGONG KIDUL – Pemerintah Kabupaten Garut akan menurunkan tim pemeriksa dari Inspektorat untuk menyelidiki kasus penipuan CPNS yang melibatkan salah satu ASN di lingkungan Pemkab Garut.

“Saya sudah perintahkan Inspektorat menyelidiki penipuan CPNS itu,” ujar Bupati Garut H Rudy Gunawan kepada wartawan usai apel gabungan di Lapang Setda Garut, Senin (10/9).

Menurut dia, praktik penipuan dengan modus mampu menjanjikan pengangkatan CPNS bagi honorer atau masyarakat umum merupakan tindakan pidana yang harus diproses sesuai aturan hukum.

Kasus penipuan itu, kata dia, merupakan kriminal yang penanganannya akan langsung dilakukan oleh kepolisian. “Itu sudah di luar sistem kita, akan kami teliti,” terangnya.

Rudy menegaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan meloloskan penerimaan maupun pengangkatan CPNS, semuanya kewenangan pemerintah pusat.

“Semua melalui sistem, kita membuka pendaftaran secara transparan, tidak bisa bohong,” ungkapnya.

Ia mengimbau masyarakat tidak percaya kepada oknum atau pihak yang mengaku mampu meloloskan tes penerimaan CPNS. Hal itu karena dipastikan penipuan.

“Kalau ada orang yang menawarkan CPNS, laporkan saja ke pihak berwajib. Karena itu dipastikan penipu,” katanya.

Apabila masyarakat ingin menjadi PNS, kata dia, bulan ini pemerintah akan membuka tes CPNS bagi masyarakat umum. Bagi yang usianya di bawah 35 tahun maka segera mendaftar.

“Pelaksanaannya diperkirakan tanggal 19 September ini, daftarnya online,” tuturnya.

Rudy mengaku pihaknya belum mengetahui kuota untuk Kabupaten Garut, tetapi yang jelas pihaknya sudah mengajukan sekitar 1.300 orang untuk posisi kebanyakan pendidikan dan kesehatan.

“Yang diajukan yakni 800 orang guru dan 300 tenaga kesehatan. Sedangkan 200 orang lainnya untuk tenaga teknis seperti arsitek,” paparnya.

Mengenai honorer kategori dua (K2), Rudy menegaskan itu merupakan kewenangan pusat. Tetapi untuk honorer yang umurnya di bawah 35 tahun dipersilahkan ikut dalam tes CPNS nanti. (yna)

loading...