Selter PKL Dadaha Jangan Mubazir

59
MAKIN RAMAI. Pedagang kaki lima (PKL) makin ramai berjualan di badan jalan di kawasan Kompleks Olahraga Dadaha, Rabu (15/5). (Rangga Jatnika / radartasikmalaya.com)

CIHIDEUNG – Keberadaan selter pedagang kaki lima (PKL) di Kompleks Olahraga Dadaha harus dievaluasi pemerintah. Jangan sampai selter itu mubazir.

Anggota Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Dede Muharam mengatakan, saat ini selter PKL cenderung tidak produktif. Pasalnya, lokasi yang disediakan untuk banyak pedagang hanya diisi segelintir saja. “Makanya ini harus dievaluasi supaya lebih baik,” ujarnya kepada Radar, Rabu (15/5).

Menurutnya, pemerintah masih punya peluang untuk memaksimalkan selter agar PKL tidak berjualan sembarangan. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (KUMKM-Perindag) Kota Tasikmalaya juga tidak boleh cuci tangan dalam menangani PKL meskipun penertiban itu kewenangan dari Satpol PP.

Para PKL harus tetap dibina agar tetap berdagang di selter. “Supaya sistemnya itu penyadaran, bukan pemaksaan,” ujarnya.

Jika tetap dibiarkan, dikhawatirkan selter tersebut hanya menyisakan satu atau dua pedagang saja. Padahal pemerintah tentunya tidak mengeluarkan uang yang sedikit untuk membangunnya. “Kalau dibiarkan ya jadinya mubazir,” tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya H M Firmansyah menyadari bahwa PKL yang sebelumnya direlokasi ke selter sudah banyak yang “kabur”.

Meskipun belum dipastikan ke mana para pedagang itu pergi. “Mungkin masih di wilayah Dadaha atau ke tempat lain,” kata dia kepada Radar, Selasa (14/5).

Pemerintah sudah berupaya mengakomodir keinginan para pedagang. Selter sudah dibuat sedemikian rupa untuk memberikan kenyamanan pada pedagang. “Misalnya yang bocor-bocor sudah diperbaiki,” tuturnya.

Sejauh ini pemerintah pun belum punya rencana perubahan apa pun terhadap lokasi selter. Lokasi tersebut tetap menjadi tempat relokasi PKL supaya tidak berjualan di badan jalan dan trotoar lingkungan Dadaha.

“Itu tetap menjadi selter supaya pedagang tidak berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan,” ujarnya.

Disinggung masih banyaknya PKL di kawasan Dadaha yang berjualan di sembarang tempat, dia enggan berkomentar. Dinas KUMKM-Perindag tidak punya kewenangan untuk melakukan penertiban. “Ya kita sudah tahu siapa yang harus menertibkannya,” katanya.

Soal pembinaan dari Dinas KUMKM-Perindag, Firman menyebut upaya tersebut lebih kepada pengembangan perekonomian pedagang. Pihaknya tidak membahas soal ketertiban PKL dalam berjualan. “Kita melakukan pembinaan tapi untuk pengembangan usahanya saja,” ujarnya. (rga)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.