Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.2%

2.3%

53.8%

6.8%

0.7%

12.9%

0%

23.2%

0%

Seluruh Program Pembangunan Diserahkan ke Dinas

18
0

TAROGONG KIDUL – Bupati Garut H Rudy Gunawan menyebut anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Garut sebesar Rp 4,2 triliun sudah disahkankan oleh DPRD Garut. Pada anggaran tahun depan, Pemkab Garut memiliki anggaran lebih sebesar Rp 90 miliar.

“Ini anggaran lebih selain APBD yang disahkan,” ujarnya kepada wartawan usai apel pagi di Lapang Setda Garut Senin (2/12). Meski mempunyai anggaran lebih, tetapi tahun 2020 anggota DPRD Garut memang tidak memiliki anggaran khusus untuk aspirasi dari masyarakat. Hal itu karena DPRD periode sebelumnya tak mengajukan anggaran.

Namun pihaknya tidak menawarkan anggaran lebih itu kepada DPRD Garut untuk mengganti anggaran aspirasi. Pihaknya hanya meminta persetujuan untuk menggunakan anggaran lebih untuk program lain. “Bukan ditawarkan ke dewan. Tapi kami minta digunakan atas persetujuan dari dewan,” kata dia.

Rudy menerangkan dari hasil persetujuan dewan, anggaran lebih sebesar 40 persennya akan digunakan program sanitasi dan sisanya untuk penyelesaian Jalan Leles-Kadungora serta pembangunan venue akuatik.

Menurut dia, saat ini seluruh program pembangunan diserahkan ke dinas. Jika anggota DPRD mempunyai aspirasi dari masyarakat, tinggal berkoordinasi dengan dinas terkait. “Meski tidak ada dana aspirasi, pembangunan dan program di masyarakat tidak akan terganggu,” ujarnya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Garut Agus Hamdani menyebut dengan tidak punya anggaran aspirasi, dewan tak bisa memasukan program dari konstituen. Semua anggaran yang berhubungan dengan masyarakat kini berada di setiap dinas. “Semuanya (anggaran) sekarang ada di dinas. Jadi dewan tak bisa berbuat banyak kalau nanti ada konstituen minta program,” ujarnya.

Dia mengatakan tak adanya anggaran pokir karena Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2020 sudah disahkan ketua dewan periode sebelumnya. Padahal seharusnya, ketua tak tergesa-gesa dalam menetapkan KUA-PPAS. “Seharusnya memang tidak boleh terburu-buru ditandatangani. Serahkan saja kepada anggota dewan yang baru,” katanya.

Agus menyebut terkait kelebihan anggaran sebesar Rp 90 miliar, pihaknya sempat mempertanyakannya. “Ribut di luar kan anggaran itu mau dikasih ke dewan. Padahal tidak ada. Kami hanya menanyakan kemana saja anggaran Rp 90 miliar itu yang katanya surplus. Kata pak bupati masuk ke beberapa program,” ucapnya.

Anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat Dadang Sudrajat juga meminta maaf kepada konstituennya karena tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat. “Tahun depan dipastikan tidak ada anggaran untuk pokir. Jadi ke konstituen saya meminta maaf tidak bisa berbuat banyak,” ujarnya.

Pada anggaran tahun depan, program-program ke masyarakat berada di setiap dinas. Dewan tak punya wewenang untuk mengajukan program yang berasal dari masyarakat. “Paling nanti arahkan ke dinas saja kalau masyarakat minta,” paparnya. (yna)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.