Sembilan Jaksa Ditugasi Jadi JPU Kasus Hoax Ratna Sarumpaet

5

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

JAKARTA –  Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta telah menunjuk 9 jaksa penuntut umum (JPU) yang untuk mengikuti perkembangan penyidikan dan meneliti berkas perkara kasus pembohongan publik (hoax) atas nama tersangka Ratna Sarumpaet.

Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Penerangan Hukukm (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Dr Mukri,  saat berbincang dengan awak media masa di Kejaksaan Agung,  Jakarta, Senin (5/11).

Terkait dengan penugasan kesembilan jaksa tersebut, Kejati DKI Jakarta telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) No: B/20576/X/Res.1.24/2018/Datro dari penuidik Polda Metro Jaya.

Kesembilan jaksa itu adalah Yuniar Sinar Pamungkas SH.MH, Payaman SH.MH, Hartawan SH, Rahimah SH, Reza Murdani SH.MH, Agus Bahtiarsyah SH, Sru Astuti SH, Agus Harmaini SH dan Rianiuly Naretta SH.

“Mereka para jaksa ini bahu membahu mempelajari berkas perkara RS sebelum dinyatakan lengkap (P21) dan selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sesuai hukum yang berlaku,”katanya.

Dia menjelaskan, kasus posisi perkara tersebut bermula pada 2 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 Wib, satu tim dari unit 1 Subdit 4/Umum Ditreskrimum Polda Metro Jaya melaksanakan penyelidikan atas info berita penganiayaan terhadap Ratna Sarumpaet, aktifis Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga anggota tim sukses calon Presiden Prabowo Subianto, yang sudah tersebar di media sosial.

Dari hasil penyelidikan diperoleh fakta tertanggal dilaporkan penganiayaan (21 September 2018), ternyata Ratna Sarumpaet sedang melaksanakan operasi kecantikan di RS Khusus Bedah Bina Estetika, Menteng, Jakarta Pusar.

Sehingga berita penganiayaan tersebut dapat disimpulkan berota bohong dan apabila disebarkan atau disiarkan dapat menimbulkan kebencian atau keonaran di masyarakat.

“Berdasarkan SPDP dari penyidik, tersangka Ratna Sarumpaet diduga melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong (hoaks) melanggar pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang RI No 19tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,”  tutupnya.

(Lan/FIN)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.