Hanya untuk Warga Kabupaten Tasik
SIAPA BUPATI & WAKIL BUPATI PILIHAN ANDA?

3.1%

19.6%

7.4%

70%

Semua Kantor di Kota Tasik Harus Sediakan Ruangan Ibu Menyusui

89
0
istimewa RAKOR. Tim RANHAM Kota Tasikmalaya mengikuti rapat koordinasi pelaporan Aksi RANHAM Tahun 2020, belum lama ini.

CIHIDEUNG – Semua kantor baik milik pemerintah maupun swasta diwajibkan memiliki ruang laktasi atau ruang ibu menyusui.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Wali Kota Tasikmalaya Nomor 180/SE.568-Huk/2019 tentang Penyediaan Fasilitas Ruang Tempat Menyusui yang Memadai Bagi Perempuan Bekerja di Kota Tasikmalaya.

Baca juga : Ini Hasil Otopsi Jasad Wanita Misterius yang Ngambang di Kolam di Indihiang Kota Tasik

Ketua RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia), Kota Tasikmalaya, yang juga Wakil Wali Kota Tasikmalaya H M Yusuf menuturkan penyediaan ruang menyusui yang memadai bagi perempuan bekerja merupakan penunjang pemenuhan hak atas perempuan dan anak dalam bidang kesehatan.

Yusuf menjelaskan penyediaan ruang laktasi merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga implementasi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, ditambah lagi ada surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2456/sj tanggal 18 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kota/Kabupaten Tahun 2020, kemudian pemerintah Kota Tasikmalaya juga menindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor 180/SE.1111-Huk/2020 tentang Pelaporan dan Pencapaian Aksi Hak Asasi Manusia Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020.

“Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil rapat koordinasi secara virtual meeting dan rapat koordiansi Aksi HAM Daerah, juga evaluasi persiapan Kabupaten Kota Peduli HAM, salah satu syarat administratif yang harus dilengkapi adalah penyediaan ruang menyusui yang memadai pagi pekerja perempuan. Ini tidak hanya berlaku di lembaga pemerintah saja, akan tetapi juga perusahaan-perusahaan swasta,” terangnya.

Yusuf menambahkan menurut Kepala Sub Direktorat Kerja Sama dan RANHAM Wilayah I Pada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Ruth Marshita Sarumpaet, A MD, SH menyampaikan bahwa Kota Tasikmalaya merupakan kota yang paling aktif di Jawa Barat dalam hal pemenuhan Aksi HAM daerah.

Sehingga Kota Tasikmalaya patut dijadikan contoh bagi Kota/Kabupaten lain.

“Hal ini terbukti dengan raihan Kota Tasikmalaya sebanyak tujuh kali berturut-turut mendapatkan predikat sebagai Kota Peduli HAM,” tegasnya.

Dalam pelaksanaan pelaporan aksi HAM tahun 2020, kata Yusuf, berbeda dengan pelaporan pada tahun-tahun yang sudah.

Baca juga : Wanita Misterius yang Ngambang di Kolam Ikan Indihiang Tasik Belum Bikin KTP

Pemerintah Kota Tasikmalaya harus menginventarisir bangunan gedung, kantor-kantor, perusahaan yang sudah maupun yang belum memiliki ruang laktasi.

“Kami mengimbau bagi kantor-kantor, perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki ruang laktasi agar bisa melaporkannya ke Bagian Hukum Kota Tasikmalaya, paling lambat tanggal 20 Agustus 2020. Bagi yang belum menyediakan ruang Laktasi, segeralah untuk menyediakan,” pungkasnya. (red)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.