Sengketa Pilbup Tasik Masih Berjalan, KPU Tak Bisa Dahului MK

157
0
Loading...

SINGAPARNA – Perkembangan tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran administrasi calon bupati petahana di Pilkada Tasik sudah naik ke ranah kajian KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan KPU RI.

Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Hukum dan Pengawasan Reza Alwan Sovnidar SH MH menjelaskan, KPU Kabupaten Tasikmalaya sudah konsultasi dengan KPU Jabar dan KPU RI terkait surat yang diteruskan Bawaslu Kabupaten Tasik.

“Nah surat tersebut kita kaji, apakah surat ini bentuknya rekomendasi atau lebih ke pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran. Karena di surat ini (rekomendasi Bawaslu, Red) judulnya penerusan dugaan pelanggaran (administrasi calon bupati petahana, Red),” jelas Reza kepada Radar, Senin (4/1).

Menurut dia, jika judulnya penerusan dugaan pelanggaran maka KPU memahaminya sebagai bentuk laporan. Jika itu menjadi laporan maka KPU akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme di dalam PKPU Nomor 25 terkait dengan penanganan pelanggaran administrasi.

“Kan, kami juga ada mekanisme untuk menindaklanjuti, ketika ada laporan-laporan pelanggaran.

Loading...

Baca juga : Soal Dugaan Pelanggaran Administrasi Petahana di Pilkada Tasik, Ini Kata KPU

Atau kemudian jika surat ini berupa rekomendasi, sama KPU juga memiliki mekanisme yang bisa menjadi rujukan untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai PKPU Nomor 25,” terang dia.

Dia menjelaskan, mekanisme tahapannya dalam PKPU Nomor 25 ini adalah dengan menelaah atau mengkaji kemudian mengkonsultasikan kepada pihak yang dianggap perlu termasuk ke KPU setingkat di atasnya baik provinsi atau pusat.

“Bisa juga ke Bawaslu yang mengeluarkan surat diteruskan kepada pihak yang bisa dimintai informasi atau keterangan ahli. Secara prinsip bahwa rekomendasi itu dikaji dulu, tidak kemudian otomatis kami laksanakan sesuai isi rekomendasinya,” ungkap dia.

Karena, terang dia, dari beberapa catatan, ketika surat itu bentuknya rekomendasi, sesuai PKPU Nomor 25, tidak kemudian menjadi wajib melaksanakan sesuai yang disampaikan dalam rekomendasi tersebut, jadi tidak seperti itu mekanismenya.

“Karena itu rekomendasi, bentuknya bukan putusan sidang sengketa, jadi berbeda. Kecuali kalau itu hasil putusan sidang sengketa di Bawaslu atau semacam keputusan pengadilan majelis hakim yang diputuskan,” papar dia.

Andai pun, ungkap dia, dianggap tidak bisa dilaksanakan isi rekomendasi tersebut secara langsung berarti mekanismenya bisa melakukan upaya hukum. Misalkan contoh meminta koreksi atau banding seperti itu mekanismenya.

“Jadi putusan pengadilan pun “ada mekanisme untuk kemudian masih bisa, istilahnya dikoreksi”. Apalagi ini bentuknya rekomendasi, tentu rekomendasi ini lebih bersifat saran yang kemudian ditindaklanjuti sesuai PKPU Nomor 25,” terang dia.

Pada intinya, tambah dia, KPU mempunyai waktu selama tujuh hari kerja, terhitung sejak surat yang diteruskan oleh Bawaslu diterima Rabu (30/12) oleh KPU. Namun terpotong tiga hari oleh hari libur Jumat (1/1), Sabtu (2/1) dan Minggu (3/1).

Jadi, lanjut dia, baru dua hari Rabu (30/12) dan Kamis (31/12), jadi masih ada waktu lima hari ke depan Senin (4/1) sampai Jumat (8/1). Bahkan KPU provinsi terus memonitor teman-teman KPU di Kabupaten Tasikmalaya.

“Sepengetahuan kami di KPU provinsi, teman-teman KPU di Kabupaten Tasikmalaya bahkan sebetulnya kemarin di hari libur juga tidak libur, mereka terus melakukan tindak lanjut dengan upaya kajian klarifikasi,” ungkap dia.

Dia menjelaskan, dalam PKPU Nomor 25, KPU mempunyai waktu tujuh hari kerja untuk memproses, bisa kemudian lebih cepat disimpulkan atau kemudian menghabiskan kuota waktu yang tersedia.

“Baru kemudian disimpulkan oleh kami apakah bisa langsung disimpulkan rekomendasi dengan satu putusan atau jawaban yang mutlak. Ataukah, dimasukan ke sengketa pilkada masuk ke ranah Mahkamah Konstitusi (MK),” jelas dia.

Karena, kata dia, di Pemilu 2019 lalu walaupun dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) terjadi pengalaman, MK menegur “Pihak Bawaslu ketika proses sengketa sedang berjalan, tetapi kemudian diproses oleh Bawaslu”.

Sehingga, lanjut dia, untuk kaitan hal seperti ini di peristiwa yang mungkin relatif sama dengan peristiwa di Pilkada Tasik, walaupun tidak sepenuhnya sama, KPU RI sudah memberikan arahan.

“Jadi ada beberapa daerah yang hampir sama, walaupun tidak mungkin 100 persen samanya. Arahan KPU RI itu adalah menyampaikan jawaban atau hasil kajian berdasarkan pihak KPU menjadi bagian dari jawaban untuk menjadi sidang sengketa di MK,” terang dia.

Jadi istilahnya, tambah dia, KPU juga tidak bisa mendahului mekanisme sengketa pilkada yang sedang berjalan dan dalam proses di MK sekarang.

Contoh lainnya misal di KPU Indramayu dan Cianjur, KPU mendapatkan surat rekomendasi Bawaslu, ketika dikaji ternyata memenuhi unsur dan faktanya benar, kejadiannya sebelum masuk ke tahapan sengketa atau satu hari setelah pelaksanaan pemungutan suara.

“Kemudian rekomendasi itu isinya pemungutan suara ulang atau perhitungan suara ulang. Ketika kami cek betul ternyata memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan atau penghitungan suara ulang. Kami tindaklanjuti, tidak menunggu lama, ketika memang kita temukan faktanya sama dengan yang direkomendasikan oleh Bawaslu,” tambah dia.

Akan tetapi, jelas dia, ketika KPU menemukan fakta yang lain tentu KPU juga mempunyai mekanisme dan argumen serta yang lebih penting adalah mekanisme saat ini sedang dalam tahap sengketa di MK yang indikatornya sudah terbitnya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) atau pengumuman bahwa ada daerah-daerah yang sudah daftar untuk sengketa di MK.

Pada prinsipnya, tambah dia, bahwa KPU kabupaten/kota sekarang ini adalah pelaksana dari Pilkada Serentak 2020 yang tanggung jawab sepenuhnya diambil KPU RI.

“Sehingga apapun keputusannya, itu adalah hak dan merupakan keputusan sentral dari KPU RI. Bukan lagi seperti zaman dulu, yang ketika pilkada kewenangannya ada di masing-masing daerah. Nanti kita sampaikan update perkembangannya kembali,” jelasnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.