Sengketa Pilkada Pangandarandi MK, KPU Pangandaran Jawab Begini..

39
0
Loading...

PANGANDARAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangandaran sebagai termohon menyampaikan jawaban di sidang lanjutan perselisihan Pilkada 2020 Mahkamah Konstitusi (MK) Selasa (22/2).

Dalam rilisnya, Ketua KPU Pangandaran Muhtadin mengatakan agenda sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Aswanto, Suhartoyo dan Daniel Pancasakti Foekh tersebut adalah mendengar jawaban termohon KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu serta memeriksa, mengesahkan alat bukti.

Baca juga : Terpapar Covid-19, Bupati Pangandaran Ngaku Membaik

Muhtadin mengatakan dalam jawaban secara prinsip pihaknya menyampaikan beberapa hal penting.

“Dalam eksepsi, KPU meminta mengabulkan eksepsi termohon dan dalam pokok perkara kami berharap MK menolak untuk seluruhnya permohonan pemohon dalam hal ini pasangan nomor urut 2 sebagai pemohon,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (3/2).

loading...

Menurut Muhtadin, dasar formilnya sudah tidak terpenuhi sesuai pasal 158 ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016, bahwa syarat gugatan perselisihan dengan jumlah penduduk sebagaimana Pangandaran syarat minimal selisihnya adalah 1,5%, sedangkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Pangandaran selisihnya 3,7%. “Maka unsur formilnya tidak terpenuhi,” ucapnya. (den/rls)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.