Sengketa Pilkada Tasik, Perbedaan Pendapat KPU & Bawaslu Jadi Catatan MK

143
0
Ilustrasi
Loading...

JAKARTA – Sidang agenda pembacaan jawaban terhadap pemohon oleh KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait sengketa hasil Pilkada 2020 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (2/2).

Dalam sidang yang disiarkan langsung melalui chanel Youtube Mahkamah Konstitusi RI ini, KPU menjelaskan berbagai jawaban. Salah satunya soal rekomendasi yang diteruskan oleh Bawaslu terkait pelanggaran administrasi calon petahana dan dinyatakan tidak memenuhi unsur.

Sementara Bawaslu tetap pada keputusannya bahwa rekomendasi yang disampaikan ke KPU sudah sesuai dan memenuhi unsur pelanggaran administrasi berdasarkan hasil kajian ahli.

Baca juga : Sekolahnya Merasa Dicederai, Siswa Ngadu ke KPAID Tasik, Ato: Merupakan Kekerasan Psikis

Perbedaan pendapat itu menjadi catatan Mahkamah Konstitusi dan menjadi bahan pertimbangan.

loading...

“Itu ada beda pandangan, nanti kami yang menilai. Bahkan lembaga masing-masing memanggil ahli dan ini tidak selesai kalau mendengarkan (satu sama lain, Red),” kata salah satu hakim dalam persidangan tersebut.

Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan, dalam agenda pembacaan jawaban terhadap pemohon ini, Bawaslu sudah menyampaikan keseluruhan hasil penanganan laporan pelanggaran yang sudah ditangani dan di vonis ke MK.

Salah satunya hasil laporan pelanggaran administrasi oleh bupati petahana.

“Jadi kami sampaikan sesuai fakta yang didapatkan oleh Bawaslu. Karena terbatas waktu, jadi tidak disampaikan semua, akan tetapi secara substansi semua itu sudah dirangkum dalam keterangan tertulis yang sudah disampaikan ke MK,” ujarnya kepada Radar, Selasa (2/2).

Jadi, kata dia, yang disampaikan dalam sidang hanya kesimpulannya saja. Semua substansinya sudah dicatat dan akan dikaji oleh MK. Sidang sebelumnya itu adalah penyampaian laporan pemohon ke MK dan sekarang menjawab atas apa yang dimohonkan.

Dia melanjutkan, dalam persidangan tadi Bawaslu menyerahkan sepenuhnya kepada hakim MK untuk memutuskan. Apakah persidangannya dilanjutkan atau tidak.

“Yang jelas apa yang dimohonkan oleh pemohon sudah dijawab. Termasuk oleh KPU,” kata dia.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Jajang Jamaludin SAg menambahkan, seperti halnya Bawaslu, KPU pun sama menjawab apa yang disampaikan pemohon ke MK. Termasuk salah satunya surat terusan dari Bawaslu terkait hasil tindak lanjut penelitian, pencermatan dan kajiannya terhadap pelanggaran administrasi calon petahana.

“Intinya kita sudah menjawab panjang lebar disampaikan kesimpulannya dihadapan hakim MK. Untuk substansi secara rinci dan detailnya atas pertanyaan yang diajukan pemohon secara tertulis sudah disampaikan ke MK,” ujarnya.

Dia mengungkapkan memang antara jawaban KPU dengan Bawaslu ada sedikit perbedaan. Bawaslu memandang bahwa rekomendasi yang diteruskan ke KPU itu yang harus dilaksanakan oleh KPU.

“Pada intinya kita hanya menanggapi dan meneruskan apa permasalahan yang diajukan oleh Bawaslu bukan untuk mendiskualifikasi. Karena secara eksplisit, tidak ada keputusan untuk melaksanakan rekomendasi mendiskualifikasi,” katanya.

Yang jelas, tambah dia, permasalahan ini sudah menjadi ranah MK, karena sudah melewati batas waktu setelah tahapan penetapan rekapitulasi suara. KPU tidak berhak lagi memutuskannya. Untuk tahapan selanjutnya menunggu hasil kajian MK terhadap hasil jawaban yang disampaikan KPU dan Bawaslu.

“Nanti akan ada putusan sela atau keputusan dilanjutkan atau tidaknya persidangan oleh MK yang akan disampaikan pada 15-16 Februari oleh majelis hakim. Ketika dilanjutkan, nanti tinggal pemanggilan saksi-saksi, pemeriksaan dan sebagainya. Seperti sidang-sidang biasanya. Dilanjutkan bisa sampai pertengahan Maret,” papar dia. (dik)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.