Parpol Mulai Petakan Calon Pimpinan DPRD

Senioritas Jadi Ukuran

80
0
radartasikmalaya.com
ilustrasi kursi pejabat

Jabatan ketua merupakan posisi paling strategis di lembaga DPRD. Bahkan, tak jarang posisi ini jadi rebutan legislator. Lalu siapa yang berhak menduduki jabatan itu di DPRD Kota Tasikmalaya?

*****

Berdasarkan hasil perolehan suara di Pileg 2019, jatah kursi ketua DPRD Kota Tasikmalaya diperkirakan milik kader dari Partai Gerindra, yang mana berhasil meraih sepuluh kursi DPRD.

Beberapa nama kandidat kader internal Gerindra pun sudah mulai mengemuka ke publik. Seperti nama Aslim SH MH dan Andi Warsandi berpeluang besar menduduki orang nomor satu di parlemen Kota Tasikmalaya. Apalagi keduanya merupakan caleg petahana yang berhasil mempertahankan kursinya.

Di PPP Kota Tasikmalaya nama H Agus Wahyudin, H Enjang Bilawini serta Tedi Gunandi berpeluang menerima mandat dari partai berlambang kakbah tersebut.

PDI Perjuangan yang diprediksi meraih suara ketiga terbanyak di Pileg 2019 kemungkinan besar akan mengutus satu dari tiga nama yang diusulkan yakni H Denny Romdoni, Muslim MSI dan H Dodo Rosada. Sedangkan perwakilan dari PAN nama seperti H Mamat Rahmat, Ade Lukman dan Bagas Suryono menjadi yang terdepan diusulkan ke DPRD.

Meski demikian, tidak menutup kemungkinan kursi pimpinan diambil alih oleh anggota DPRD pendatang baru baik kursi ketua ataupun wakil ketua 1, 2 dan 3.

Seperti diketahui, empat parpol di Kota Tasikmalaya berpotensi mengirimkan wakilnya duduk di kursi unsur pimpinan yakni Gerindra dengan raihan 80.817, PPP 87.636 suara, PDI Perjuangan 43.233 suara serta PAN 40.275 suara.

Menyikapi hal tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Tasikmalaya H Nandang Suryana mengungkapkan pasca penetapan dari KPU, pihaknya akan segera mengusulkan salah satu kadernya ke DPP melalui DPD untuk menduduki kursi pimpinan (ketua DPRD). Tetapi siapa yang diusulkan perlu diputuskan melalui rapat DPC. “Semua caleg terpilih punya peluang,” ucap dia kepada Radar, Minggu (7/7).

Namun, kata dia, ada beberapa kriteria yang menjadi rujukan bagi DPC menentukan siapa yang diutus menjadi pimpinan di gedung wakil rakyat tersebut. Salah satunya yakni dengan mempertimbangkan senioritas di DPRD maupun dipartai akan menjadi poin plus untuk diusulkan. “Selain itu ada juga kriteria loyalitas kepada partai,” tuturnya.

Plt Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya Zenzen Jaenudin belum memberikan respons saat dihubungi Radar. Tetapi politisi senior PPP yang juga Wakil Ketua DPC PPP Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin mengaku belum mendengar ada pembahasan dari DPC terkait siapa yang diusulkan menduduki kursi unsur pimpinan di DPRD Kota Tasikmalaya. “Kalau otomatis ya berarti saya, tapi kan ada mekanisme dan semuanya (caleg terpilih, Red) punya peluang,” seloroh Agus yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD tersebut.

Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya Kepler Sianturi mengatakan DPC sudah berencana mengusulkan lima nama untuk diusulkan. Akan tetapi, sebelum penetapan KPU pihaknya terlebih dahulu melaksanakan konfercab yang secara otomatis bisa mengubah struktur parpol. “Jadi tidak menutup kemungkinan kepengurusan baru punya keputusan berbeda,” singkat dia menjelaskan.

Terpisah, Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya H Mamat Rahmat mengaku pihaknya belum membahas siapa yang akan diusulkan untuk menduduki kursi unsur pimpinan DPRD. Perlu ada pembahasan melalui rapat pengurus harian memutuskannya. “Belum kita bahas, nanti saja dalam rapat PH (Pengurus Harian) setelah penetapan KPU,” kata dia.

Terpisah,Sekretaris DPRD Kota Tasikmalaya Oslan Khaerul Falah menjadwalkan pelantikan wakil rakyat periode 2019-2024 pada 3 September mendatang. “Tetapi kami masih menunggu hasil surat keputusan KPU sebagai tindaklanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) kaitan penetapan dan pelantikan,” ucap Oslan.

Terkait mekanisme pengisian ketua, wakil ketua dan komisi di DPRD. Oslan mengatakan para wakil rakyat akan dilantik terlebih dahulu. Kemudian pimpinan sementara, sebelum definitif diangkat dulu ketua yang tertua dan termuda. Namun, kata Oslan, untuk mengisi kursi Ketua DPRD tentunya merupakan anggota dari parpol yang raihan kursinya terbanyak di Pileg 2019. “Nantinya dirumuskan tim formatur dalam merumuskan pimpinan maupun pimpinan komisi,” tuturnya.

Ketentuan tersebut, kata dia, diatur Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di mana dalam regulasi itu tertuang bahwa pembentukan ketua DPRD merupakan pemenang pemilu. Selanjutnya posisi wakil ketua akan ditempati perwakilan parpol dengan perolehan suara terbanyak selanjutnya. Sesuai dengan Ayat 1 Pasal 427 D dalam UU MD3. (rga/igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.