Ingin Pengabdian Dihargai Pemerintah

Senyum Pahit Honorer di Hari Guru

169
0
MENGANTRE. Para guru honorer di Kabupaten Serang, Banten mengantre saat menghadiri peringatan Hari Guru Nasional (HGN). Mereka berharap ke depan pengabdian guru honorer diperhatikan pemerintah,Senin (25/11). Faisal R Syam / Fin

JAKARTA – Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta menyatakan dalam memperingati Hari Guru Nasional (HGN) ke-74, Senin (25/11). Senyum guru-guru honorer terlihat masih pahit. Pasalnya, ketidakpastian nasib masih membayangi mereka. Harapan melalui rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), hingga kini tak jelas ujungnya.

“Kami belum bisa tersenyum manis, karena status kami belum jelas, apakah diangkat menjadi PNS atau lainnya,” kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta, Nurbaiti, kemarin (25/11).

Nurbaiti mengatakan guru honorer yang telah mengabdi sekian lama menjadi guru, tentu ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Mereka ingin, pengabdiannya selama ini dihargai oleh pemerintah.

“Pemerintah harusnya mengakui pengabdian yang telah diberikan oleh para guru honorer tersebut. Besar harapan kami Bapak Presiden dan pemerintah mengabulkan keinginan kami untuk menjadi PNS,” ujarnya.

Terlebih lagi, pada perekrutan CPNS 2019, guru honorer harus bersaing dengan calon guru muda dan banyak guru honorer yang tidak bisa ikut karena kendala usia. Parahnya, hasil perekrutan PPPK tahap satu yang sudah dinyatakan lulus belum dikeluarkan diterbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Solusi pemerintah melalui perekrutan PPPK tahap satu pada Februari 2019 belum jelas nasibnya. Ada yang dinyatakan lulus, tapi belum diterbitkan Nomor Induk Pegawai (NIP), karena Perpres yang mengatur PPPK belum ditandatangani Presiden,” tuturnya.

Loading...

“Tak masalah jika guru honorer diangkat menjadi PPPK, tapi harus berkeadilan dan jelas statusnya. Hal itu dikarenakan saat ini status PPPK belum jelas karena antar pemerintah saling lempar. Pemerintah daerah mengatakan pemerintah pusat, pusat mengatakan daerah,” imbuhnya.

Dewan Pembina DPP Forum Guru Honorer, Tenaga Honorer dan Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI), Didi Suprijadi menilai saat ini pemerintah belum berpihak kepada guru honorer. Salah satu kendala yang menyebabkan guru honorer sulit sejahtera selama ini adalah peraturan yang menghambat.

Didi menuturkan untuk menjadi guru profesional disyaratkan agar guru memiliki sertifikat pendidik. Fakta di lapangan, hampir seluruh guru honorer belum bersertifikat pendidik.

Sedangkan peraturan guru yang boleh mengikuti sertifikasi pendidik, yakni guru tetap yang diangkat yayasan untuk sekolah swasta atau guru tetap yang diangkat pembina kepegawaian bagi sekolah negeri.

Selanjutnya, ada perubahan peraturan dalam pelaksanaan sertifikasi, yaitu dalam Lampiran Surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang disebutkan guru bukan ASN di sekolah negeri (guru honorer) dibuktikan dengan SK Pengangkatan dari Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan lima tahun terakhir.

“Fakta di lapangan Kepala Daerah atau Kepala Dinas Pendidikan jarang yang berkenan memberikan SK,” kata Didi

Ketentuan lainnya, lanjut Didi, persyaratan guru bukan ASN di sekolah negeri seperti disebutkan di atas, hanya berlaku untuk pendaftaran dan pelaksanaan PPG dalam jabatan. Namun, tidak berlaku untuk persyaratan pembayaran tunjangan profesi pendidik.

“Artinya kalaupun guru honorer mendapatkan sertifikat guru melalui PPG, sertifikat tersebut tidak dapat digunakan sebagai syarat penerimaan tunjangan fungsional guru. Jadi, walaupun sudah memiliki sertifikat pendidik guru honorer belum bisa mendapatkan tunjangan fungsional guru (TFG),” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim menilai Hari Guru Nasional (HGN) 2019 adalah momentum untuk meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi, kapasitas guru termasuk harkat martabatnya. “Prinsip guru tanpa tanda jasa sudah harus diubah, mengingat kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari semakin berat. Karena itu guru-guru Indonesia harus ditempatkan pada posisi yang mulia dengan diberikan pendapatan yang layak,” katanya.

Ramli menambahkan sebagai upaya dan komitmen serius pengurus IGI untuk menyiapkan guru yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka IGI bersedia mengambil tanggung jawab dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru tanpa harus diberikan anggaran.

“Ikatan Guru Indonesia hanya membutuhkan legitimasi agar pelatihan apapun yang dilakukan oleh IGI diakui dan mendapat penghargaan yang layak dari pemerintah,” ujarnya.

Pihaknya menangkap keinginan Mendikbud, Nadiem Makarim untuk menempatkan guru pada posisi terhormat. Dia meminta Mendikbud, harus mampu membebaskan guru dari keterhinaan dengan pendapatan yang bahkan jauh lebih rendah dari buruh bangunan.

“Dengan cara seperti itu, Nadiem bisa menempatkan guru pada tempat yang mulia sehingga guru betul-betul dapat berkonsentrasi pada proses pembelajaran untuk menyiapkan anak bangsa di masa mendatang,” pungkasnya. (der/fin)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.