Manajemen dan Keuangan Divonis Sudah Kronis

Sepakat Bubarkan PD Pasar Resik

96

INDIHIANG – Pemerintah Kota Tasikmalaya mengusulkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pembubaran PD Pasar Resik.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman saat menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Raperda APBD Kota Tasikmalaya Tahun 2019 dan penyampaian dua buah Raperda Senin (26/11).

“Dalam perkembangannya, PD Pasar Resik mengalami penurunan kinerja. Ditandai dengan kemampuan pengelolaan terkategori lemah. Penerimaan usaha belum mampu menutup pembiayaan operasional,” ujar Budi dalam pemaparan di hadapan anggota DPRD.

Menurutnya, Pemkot mengantisipasi supaya dampak lebih buruk lagi tidak terjadi dari kronisnya kondisi PD Pasar Resik. Baik aspek tata kelola, pelayanan publik, maupun keuangan.

Keputusan pembubaran PD Pasar Resik diambil Pemkot karena sebelumnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sudah 0diberi waktu memperbaiki kinerja mereka sekitar 6 bulan di tahun ini. “Pemkot pun sudah melakukan beberapa kajian. Mulai analisis permasalahan menunjuk analis independen, yang hasilnya berupa rekomendasi bila dalam jangka enam bulan tidak melakukan perbaikan signifikan, maka PD Pasar Resik tidak dapat dipertahankan atau dilikuidasi atau direstrukturisasi,” paparnya.

Dari perspektif keuangan, hasil analisis tingkat kesehatan perusahaan, yang dilaksanakan Inspektorat pada September 2018, menyimpulkan perusahaan pengelolaan pasar tradisional itu dinyatakan tidak sehat.

“Sementara analisis investasi yang dilaksanakan pada November lalu oleh analis independen. Hasilnya investasi yang dilaksanakan kepada PD Pasar Resik sudah tidak layak lagi,” tegas Budi.

Kemudian, kata Budi, hasil evaluasi tim monitoring dan evaluasi BUMD pada November 2018 dapat disimpulkan bahwa PD Pasar Resik sudah tidak dapat dipertahankan.

Ditambah lagi berdasarkan laporan keuangan dari PD Pasar Resik yang disampaikan September lalu, menginformasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kewajiban yang belum dapat dibayar sejak Januari hingga Agustus 2018 sebesar Rp 1.760.053.475.
“Berdasarkan beberapa kajian tersebut, maka Pemkot memandang perlu mengambil alih pengelolaan pasar. Proses pengambil alihan kewenangannya terlebih dahulu dengan membubarkan PD Pasar Resik,” tutur Budi.

Dia menambahkan, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta Perda Kota Tasikmalaya Nomor 6A Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya, pembubaran harus ditetapkan dengan Perda kembali.

“Kemudian setelah Perda pembubaran diundang­kan, Pemkot telah merencanakan tahapan proses pembubarannya,” terang dia.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH sepakat dengan langkah Pemkot yang akan membubarkan PD Pasar Resik. PD Pasar Resik dibentuk 2009.

Apakah sebelumnya sudah ada langkah-langkah dari DPRD untuk penyehatan PD Pasar Resik? “Sudah menawarkan solusi dari Komisi II. Mulai dari pergantian direksi, pengurangan pegawai, tambahan modal dan terakhir rekomendasi pembubaran,” jelas Agus usai rapat paripurna.

Opsi tersebut, kata dia, sudah dilakukan secara bertahap. Mulai bantuan keuangan kemudian perbaikan manajerial di tubuh PD Pasar Resik.

“Sudah diberi jeda waktu sekain bulan dalam rangka memperbaiki kinerja manajemen (PD Pasar Resik, Red). Akhirnya Pemkot dan DPRD sepakat untuk pembubaran perusahaan tersebut,” ungkapnya.

Segala konsekuensi pembubaran PD Pasar Resik, kata Agus, sudah mereka perhitungkan sebelumnya. Mulai alih kelola dari PD Pasar Resik ke perangkat daerah dan pesangon bagi pegawai yang diberhentikan.

“Pemkot juga sudah punya planning, apakah nanti kembali dikelola UPTD dinas teknis atau unit tersendiri. Nanti dilakukan sesuai Perda dan Perwalkotnya. Pegawai juga tidak perlu risau, karena kami bersama Pemkot sudah memperhitungkan termasuk pesangon,” beber politisi PPP itu. (igi)

loading...
BERBAGI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.