Serapan Anggaran Rendah

231
0
JELASKAN. Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman menjelaskan hasil rapat evaluasi triwulan pertama Tahun 2018 di Bale Kota, Selasa (24/4).
Loading...

BUNGURSARI – Realisasi serapan anggaran keuangan dan fisik Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya 2018 masih belum sesuai target.

Pada realisasi anggaran triwulan pertama, dari total anggaran belanja langsung senilai Rp 1.038.168.155.220, realisasi keuangan total seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru mencapai 9,46 persen. Realisasi serapan anggaran pembangunan fisik baru mencapai 19,57 persen.

Artinya, realisasi anggaran yang terserap baru mencapai Rp 98.209.255.450.
Sementara sisa anggaran baru mencapai Rp 939.808.899.740.

Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman mengakui serapan anggaran tersebut belum sesuai harapan. Salah satu penyebab belum terserapnya anggaran lantaran saat ini proyek pembangunan fisik di Kota Tasikmalaya baru masuk dalam proses perencanaan.

Dia menargetkan awal Mei sudah bermunculan pemenang lelang sehingga tidak ada penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun anggaran. “Jika di rata-rata memang serapannya baru 20 persen, target kami sebenarnya itu bisa mencapai 25 persen.

Loading...

Mungkin karena semuanya sedang dalam proses perencanaan. Sekarang sudah mulai lelang, mudah-mudahan Mei sudah ada SPK (Surat Perintah Kerja) sehingga bisa segera dikerjakan,” ujarnya usai memimpin rapat evaluasi triwulan pertama secara tertutup di Aula Bale Kota, Selasa (24/4).

Menurutnya, penyerapan anggaran diupayakan lebih mengutamakan pada serapan Dana Alokasi Khusus (DAK), mengingat dana tersebut dipantau langsung pemerintah pusat. Meski di sisi lain dirinya mengakui masih ada beberapa SKPD yang sama sekali belum melakukan penyerapan anggaran di triwulan pertama itu.

Budi berharap, SKPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk bergerak cepat khususnya dalam penyerapan DAK karena alokasi DAK pada dinas ini cukup banyak.

“Kita minta kesiapan dari pada tim juga dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) juga harus segera ada di masing-masing OPD,” tegasnya.

Budi menambahkan keterlambatan proses lelang terjadi lantaran pemkot saat ini masih kekurangan pejabat pengadaan barang dan jasa. Meski beberapa waktu lalu pihaknya melakukan seleksi pejabat pengadaan barang dan jasa.

Namun, dari 100 peserta yang mengikuti seleksi, hanya tujuh pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi kriteria dan lulus.

“Tadinya kami ingin ada pokja khusus untuk lembaga pengadaan barang dan jasa. Itu sesuai instruksi KPK, jadi ULP itu harus ada kelembagaannya. Levelnya kepala bagian,” ungkapnya.

Kasubag Pengendalian dan Evaluasi Program Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya Feri Arif menilai rendahnya serapan anggaran di awal triwulan biasa terjadi.

Pada tahun sebelumnya, serapan anggaran juga rata-rata baru mencapai angka 20 persen. “Jadi masih dinamis, belum bisa dikalkulasikan karena memang baru masuk perencanaan, baru masuk tahap pelelangan. Kalau mau lihat kinerja SKPD bisa dilihat di triwulan kedua,” tandasnya. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.