Serentak Diikuti 270 Daerah

80
0
H Cecep Ruchimat
Loading...

Setelah sukses me­nye­lenggarakan Pemilu serentak pada April 2019 yang mencakup Pilpres dan Pileg. Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali memiliki tugas berat tahun 2020 mendatang, yakni menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang Serentak di sejumlah daerah pemilihan.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kapuspen) Kemendagri Bahtiar menjelaskan pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan diselenggarakan pada Tahun 2020 akan diikuti oleh 270 Daerah.

“Ke-270 daerah itu rinciannya adalah 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota. Semula Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 Daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (13/6).

Menurut Bahtiar, Kota Makassar akan diulang Pemilihan Wali Kota karena pada 2018 ada calon tunggal yang dikalahkan kotak kosong. Pilkada serentak 2020 ini, lanjut Bahtiar, merupakan Pilkada serentak gelombang keempat yang dilakukan untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015.

Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, awalnya, pilkada 2020 akan dilaksanakan di 269 daerah sebagaimana pada 2015. Namun, 2018 ada satu kota yakni Makassar, yang terpaksa mengulang pilkada. Calon tunggal pilkada di kota itu kalah kotak kosong. Alhasil, pemilihan terpaksa diulang dan dibarengkan pilkada berikutnya yakni pada 2020.

Ditambah lagi, ada sedikitnya tiga daerah pemekaran baru yang sedang dinilai apakah layak menyelenggarakan pilkada atau belum. “Kalau memenuhi syarat diikutkan di 2020, berarti sekitar 273,” terang Ketua KPU Arief Budiman, kemarin.

Saat ini, pihaknya menyiapkan regulasi terkait tahapan dan jadwal pilkada 2020. Penyusunan dilakukan bulan ini. Peraturan KPU bisa digunakan para pihak melakukan persiapan. “Misalnya, pemerintah daerah mempersiapkan penyusunan anggaran. Sedangkan KPU setempat mempersiapkan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran,” lanjutnya.

Loading...

September mendatang, KPU me-launching program satu tahun menjelang pilkada. Sebab, pemungutan suara akan berlangsung pada September 2020. Penentuan bulan itu sudah ditetapkan di UU 10/2016 tentang Pilkada. Maka, tahapannya harus dimulai satu tahun sebelumnya.

Menurut Arief, pihaknya tetap mengacu pada UU 10/2016 selama pembuat UU tidak berencana mengubahnya. “Saya ingin menekankan kalau ada hal-hal yang direvisi, jangan sampai tahapannya sudah dimulai, undang-undangnya baru direvisi,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menjelaskan belum memiliki rencana untuk merevisi UU Pilkada yang berlaku saat ini, yakni UU 10/2016. “Kecuali kalau pemerintah mengajukan usulan untuk perubahan,” terangnya. Bila ada perubahan, komisi II siap membahas lebih lanjut.

Meski demikian, Amali menilai pelaksanaan pilkada 2020 masih diwarnai ketidakpastian. Dalam kondisi normal, pemungutan suara bakal dilaksanakan September 2020. Tapi, kan ada juga pemikiran, ada grand design mau diserentakkan, lanjut politikus Partai Golkar itu. Dalam arti, menyerentakkan waktu pelaksanaan pilkada 2020, 2022, dan 2023 di satu waktu.

Sampai ada kejelasan soal desain pilkada serentak, semua pihak tetap mengacu pada regulasi saat ini. Memang ada beberapa usulan revisi berdasar evaluasi pilkada 2017 dan 2018. Namun, usulan tersebut tidak signifikan. (lut/ful/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.