Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.8%

8.8%

2.5%

26.3%

2.6%

49.9%

0.1%

9.1%

0%

Setelah Jokowi, Emil akan Pindahkan Ibukota Provinsi Jabar

409
0

CIREBON-Setelah Presiden Jokowi memutuskan ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur, kini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang ingin memindahkan ibu kota Jawa Barat dari Kota Bandung ke daerah lain. Bagi Ridwan Kamil, secara fisik Kota Bandung sama dengan Jakarta. Sudah tidak cocok lagi sebagai pusat pemerintahan.

Wacana pemindahan ibu kota Jawa Barat diakui Ridwan Kamil sudah mendapatkan lampu hijau dari DPRD Provinsi Jawa Barat. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jawa Barat 2019-2029 sudah disahkan. Di dalam RTRW itu, salah satunya wacana pemindahan pusat pemerintahan Jawa Barat mendapat lampu hijau untuk dikaji.

Emil –sapaan akrab Ridwan Kamil– menyebutkan ada tiga lokasi yang muncul untuk jadi pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Yakni Walini di Bandung Barat, lalu Tegalluar di Kabupaten Bandung, serta wilayah Rebana (Cirebon, Patimban, Majalengka).

Secara fisik, lanjut Emil, Kota Bandung mirip dengan Jakarta yang sudah tidak cocok lagi sebagai pusat pemerintahan. “Kita bisa lihat, kantor-kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat terpisah-pisah dan tidak produktif,” sebutnya.

Menurutnya, kajian akan dilakukan selama 6 bulan ke depan. Lokasi yang ditentukan, sambung Emil, harus jauh dari wilayah bencana, akses tranportasi memenuhi, juga ketersediaan air bersih. “Kita tunggu hasilnya (kajian, red) 6 bulan ke depan,” tuturnya.

Terpisah, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengaku akan segera berdiskusi dengan Gubernur Ridwan Kamil terkait wacana pemindahan ibu kota provinsi Jawa barat dari Bandung. “Saya mau diskusi dulu sama Pak RK. Apa landasannya dan tujuannya harus jelas. Apakah (penyebabnya) banjir, macet, atau apalagi. Jangan sampai pemindahan itu hanya untuk lari dari masalah-masalah itu,” ujar Karna.

Dia ingin agar alasan dan tujuan pemindahan ibu kota provinsi ini menyangkut faktor pemerataan dan akses. Yang jelas, kata dia, Kabupaten Majalengka punya nilai kekuatan adanya bandara jika dipertimbangkan jadi calon ibu kota baru Provinsi Jabar. “Kalau lihat di RTRW kita di situ (Kertajati, red) ruangnya sudah padat. Tapi kalau saya boleh-boleh saja (dijadikan ibu kota), nanti tinggal lihat pemetaannya. Kalau diminta menyiapkan lahan, kita siap-siap saja,” ungkapnya.

Senada dikatakan Plt Bupati Cirebon Drs H Imron Rosyadi MAg. Jika Pemprov Jabar serius ingin memindahkan ibu kota provinsi, Imron menyatakan siap menawarkan Kabupaten Cirebon menjadi calon ibu kota baru. “Kalau memang serius, ya kita siap-siap saja,” ujarnya kepada Radar, kemarin.

Dia menilai Kabupaten Cirebon sangat layak jika dipilih menggantikan Kota Bandung. “Kita ini kan dataran luas, laut kita punya, bandara internasional dekat yaitu di Kertajati. Akses transportasi sangat mudah dan cepat. Apalagi Kabupaten Cirebon masuk dalam jalur Tol Trans Jawa sehingga akses transportasi sangat mudah,” tandas Imron.

Wacana yang dilontarkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga direspons positif Wakil Walikota Cirebon Dra Hj Eti Herawati. Pemindahan, menurutnya, baik untuk pemerataan pembangunan. Apalagi bila diwacanakan pindah ke salah satu kota/kabupaten di Wilayah III Cirebon. Eti mengatakan infrastruktur Wilayah III sudah sangat lengkap dan memadai, sebagai syarat sebuah ibu kota provinsi.

Eti juga sadar, pemprov akan mengkajinya dulu dari berbagai aspek. Bisa saja di Kota Cirebon jadi pilihan karena sarana dan prasarana sudah lengkap. Namun untuk Kota Cirebon memiliki keterbatasan lahan, perlu ada usaha ekstra untuk memperluas wilayah. “Kita sih berharap pindah ibu kota provinsi ke Wilayah III Cirebon. Bila demikian, semakin dekat kita dengan pemprov dan banyak benefitnya,” ungkapnya.

Sementara Kepala BP4D (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kota Cirebon M Arif Kurniawan ST mengatakan ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pemindahan ibu kota provinsi dari Kota Bandung daerah lain. “Pertama, harus melalui kajian mendalam berupa studi kelayakan, bahwa memang pemindahan ibu kota misalnya dari Bandung ke Cirebon harus layak dan sudah seharusnya,” katanya.

Studi atau kajian itu, baik dari sisi Kota Bandung yang saat ini sudah tidak mampu mengakomodir berbagai perkembangan pembangunan dan banyak timbul permasalahan dari berbagai macam aspek. Kemudian dari sisi Cirebon, kajian juga harus dilakukan dari kesiapan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, stasiun, dan lainnya. “Juga diperhatikan letak geografis, ketersediaan lahan, air, potensi bencana dan penunjang vital lainnya,” jelas Arif.

Yang kedua, lanjut Arif, pemindahan ibu kota provinsi itu otomatis mengubah struktur ruang yang ada di rencana tata ruang di provinsi. Diakuinya, untuk Wilayah III Cirebon dari sisi infrastruktur sudah tersedia dan cukup memadai untuk dijadikan sebagai ibu kota provinsi. Demografinya juga cukup baik, di mana tidak memerlukan banyak perubahan dibandingkan dengan wilayah selatan.

Sedangkan untuk Kota Cirebon yang memiliki luas 37 km persegi, secara pribadi Arif menyatakan kurang pas. Karena perlu dikaji berapa kebutuhan luas lahan untuk dibangun ibu kota provinsi berbanding dengan ketersediaan lahan di Kota Cirebon itu sendiri. Perlu ada upaya memperluas wilayah kota yang tentunya ini tidak akan mudah.

“Penilaian saya (selain Cirebon) lebih tepat pemindahan tersebut ke Majalengka. Wilayahnya terbilang masih luas lahan kosongnya dan sudah ada BIJB di Kertajati dengan kawasan penyangga Aero City. Akses jalan tol juga sudah terkoneksi,” tandasnya. (jun/azs/den/gus)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.