Pengisian Wabup Tunggu Sikap PDIP

Setelah Pemilu, PAN-PKS Legawa

122
0

SINGAPARNA – Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS dan PAN Kabupaten Tasikmalaya mengaku legawa apabila pengisian jabatan wakil bupati dilakukan setelah pemilu. Asalkan, jabatan wabup tetap diisi sesuai aturan.

Sekretaris DPD PKS Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Kurniawan ST MM mengatakan sejauh ini belum ada kesepakatan bersama PAN dan PDI Perjuangan soal waktu pengisian wabup. Namun, apabila situasinya memungkinkan setelah pemilu, tidak jadi masalah. “Sebenarnya PKS menginginkan pengisian jabatan wabup ini dilakukan sebelum pemilu,” ujarnya kepada Radar, Selasa (26/3).

Lanjut dia, mungkin PDI Perjuangan menginginkan proses pengisian wakil bupati dilakukan setelah pemilu. Karena, kalau dari kesepakatan PAN dan PKS dengan mengusulkan dua cawabup, berarti sudah selesai. Tinggal keputusan PDI Perjuangan yang belum mengambil sikap. “Jika PDIP menginginkan setelah pemilu, kami menghargai dan menerimanya,” jelasnya.

PKS, kata dia, tidak mempermasalahkan pengisian wabup dilakukan setelah pemilu. Karena, dalam undang-undang sudah dijelaskan untuk jabatan wabup merupakan hak dari partai pengusung dan harus diisi, meski pun setelah pemilu. “Kami terus berupaya supaya pengisian wabup dilakukan sebelum pemilu,” terangnya.

Terpisah, Ketua DPD PAN Kabupaten Tasikmalaya, Daud Ripai mengaku akan mengikuti dulu alur dari bupati dan PDI Perjuangan. Termasuk bila pengisian jabatan wakil bupati dilakukan setelah Pemilu 2019.

Daud mengaku menerima kondisi PDI Perjuangan yang mungkin ingin lebih fokus dulu pada Pemilu 2019. “Kita menerima, karena memang pencalonan wakil bupati harus ada kesepakatan tiga partai pe­ngusung,” pungkasnya. (dik)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.