Siapa calon Bupati Tasikmalaya pilihan anda?

0.8%

8.9%

2.5%

26.4%

2.6%

50.1%

0.1%

8.7%

0%

Semua Dinas di Pemkab Ciamis Tangani Kemiskinan

41
0

CIAMIS – Penanganan kemiskinan di Kabupaten Ciamis melibatkan setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penanganan kemiskinan intinya yaitu membuat masyarakat Ciamis sejahtera.

“Dengan kesejahteraan meningkat otomatis kemiskinan akan turun,” ujar Kepala Kantor Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LTPKD) Kabupaten Ciamis H Ade Supriadi saat diwawancarai Radar, Senin (18/11).

Menurutnya, penanganan kemis­kinan pada prinsipnya memang bisa dipegang satu pintu, namun program pemberdayaan masyarakat saat ini berada di setiap SKPD.

“Secara bertahap semuanya melakukan upaya pengentasan kemiskinan di Ciamis,” ujarnya.

Bagaimana dengan peran LTPKD? Menurutnya, LTPKD hanya berbentuk pelayanan saja. Tetap program penanganan kemiskinan berada di setiap SKPD dengan program-program pemberdayaan.

“Karena semua program pem­bangunan itu semua nilai akhirnya atau output-nya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata dia membeberkan.

Bagaimana dengan anggaran penanganan kemiskinan yang mencapai Rp 45 miliar untuk 2020? Dana Rp 45 miliar itu, kata dia, diperuntukkan pembiayaan Kartu Jaminan Kesehatan dengan nama Kartu Waluya, Calakan dan untuk Rutilahu.

“Kalau untuk bidang kesehatan minimal bisa tercukupi, tapi untuk Calakan (pendidikan) dengan Rutilahu masih banyak belum teratasi semuanya,” ujarnya.

“Jadi dengan anggaran segitu (Rp 45 miliar, Red) baru prioritas utama di bidang kesehatan saja, karena kalau di bidang Calakan dan Rutilahu belum menyeluruh masih bisa digarap sebagian saja secara bertahap,” jelasnya.

Dalam wawancara terpisah, Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Sta­tistik (BPS) Kabupaten Ciamis Adih Kusnandi SSi menjelaskan data kemiskinan di Kabupaten Ciamis tahun 2018 data terakhir 7,22 persen. Itu ber­dasarkan ga­ris kemiskinan Rp 357. 382 per ka­pita per orang per bulan. Jadi di bawah garis ke­mis­kinan itu 7,22 persen atau kalau secara jumlah 85.720 orang.

“Jadi untuk tahun 2018 ini menurun kalau dibandingkan tahun 2017 jum­lah­nya 96.760 orang, namun mengenai data untuk tahun 2019 kami belum punya data pasti atau perkiraan juga, karena harus menunggu dari BPS pusat,” kata Adih saat ditemui di kantornya sore.

Menurut Adih, pengangguran bisa menyebabkan kemiskinan. Karena, pengangguran tidak memiliki pendapatan.

“Kalau tidak punya pendapatan artinya pengeluarannya di bawah kemiskinan. (Jadi) pengangguran tinggi kemiskinan juga tinggi ,” tandasnya.

Sebelumnya, dalam Basis Data Terpadu (BDT)/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bulan Juli 2019, di 27 kecamatan di Kabupaten Ciamis, jumlah keluarga miskin 152.385 kepala keluarga. Jika hitungannya jiwa, jumlah warga miskin mencapai 465.615.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Ciamis H Abung Sabur mengaku masih mendapatkan laporan dan keluhan dari masyarakat bahwa warga miskin ada yang belum menerima bantuan dari pemerintah. Itu, menurutnya, karena data warga miskin itu tidak masuk di Basis Data Terpadu (BDT)/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Untuk itu, dia sangat berharap kepada pemerintahan desa untuk aktif memverifikasi masyarakat miskin di setiap pelosok desa. Proses verifikasi itu harus dilaksanakan kontinyu setiap saat agar bisa update terus dan masuk ke aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). “Karena yang lebih paham atau dekat adalah desanya itu sendiri, makanya aktif terus melakukan verifikasi data setiap saat agar (data kemiskinan, Red) update terus,” tutur Abung di kantornya Jumat (15/11) siang.

Saat warga miskin tercatat di Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), mereka akan menerima bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Meski masih ada warga miskin yang mengeluhkan belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, Abung mengatakan Kabupaten Ciamis masuk empat besar daerah paling aktif dalam perubahan data masyarakat miskin di Jawa Barat.

“Tentunya ini sebagai prestasi, semoga ini bisa dipertahankan serta desa bisa terus aktif meng-update dalam BDT/DTKS,” ujarnya. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.