Kemenhub Akan Uji Coba Skema Transportasi Massal

42
0
TRANSPORTASI BARU. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan transportasi massal perkotaan berbasis smart train. Kemenhub akan melakukan uji coba transportasi massal baru.

JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan melakukan uji coba skema transportasi massal baru berbasis bus pada 2020 mendatang di enam kota. Skema yang disebut buy the service tersebut akan diujicobakan di Medan, Palembang, Solo, Denpasar, Surabaya dan Yogyakarta.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, tadinya uji coba hanya dilakukan di lima kota, yakni Medan, Palembang, Solo, Denpasar dan Sorong. Namun, menjelang uji coba Pemerintah Daerah Sorong mengaku belum siap, sehingga uji coba dialihkan ke Surabaya dan Solo. “Kota-kota besar ini memang sudah kami rencanakan sejak awal. Jika uji coba ini berhasil, kami tinggal jual konsep buy the service ini ke pemerintah daerah lainnya,” kata Budi di Jakarta Sabtu (6/7).

Terkait proyek uji coba ini, ia mengungkapkan, bahwa pemerintah pusat ragu pemda mau membiayai sarana transportasi yang juga dimanfaatkan oleh daerah-daerah di sekelilingnya. Untuk itu, pemerintah pusat mempersiapkan anggaran Rp 250 miliar untuk uji coba buy the service tahun depan.

“Skema tersebut seperti yang diterapkan Denpasar dengan Badung atau Palembang dengan Ogan Komering Ilir (OKI). Makanya, itu merupakan salah satu alasan, mengapa skema buy the service dibiayai pemerintah pusat ketimbang daerah,” ungkapnya. “Tapi tidak semua kota rencananya berubah jadi buy the service. Ada yang cocok dengan buy the service, ada pula yang cocok dengan BRT,” tambahnya.

Diakuinya, sebelumnya pemerintah juga mempersiapkan skema transportasi berbasis bus yang disebut Bus Raya Terpadu (BRT). Hanya saja, skema buy the service memiliki banyak perbedaan dengan BRT.

Di dalam skema buy the service, penyediaan bus nantinya murni dilakukan oleh swasta, sehingga pemerintah pusat hanya membeli jasa operatornya saja. “Sebagai kompensasi, pemerintah pusat akan memberikan subsidi demi membantu biaya operasional dan menjaga tarif angkutan bus tetap terjangkau,” ujarnya.

Tak hanya soal pengelolaan, daerah operasi BRT dan buy the service disebutnya juga berbeda. BRT lebih fokus untuk sarana transportasi di satu wilayah administrasi saja, sementara buy the service menyasar kota yang kegiatannya bergantung dari wilayah sekelilingnya. “Skema ini berbeda dengan BRT, di mana pemerintah akan bertindak selaku penyedia bus dan operator jasa angkutan tersebut,” katanya.

Namun, Budi juga berharap pemda mau bekerja sama meski operasionalnya dibiayai pemerintah pusat. Misalnya, dengan menyediakan infrastruktur pendukung seperti tempat pemberhentian bus. Kemudian, pemda juga perlu memberi rekomendasi ihwal jenis bus yang cocok digunakan untuk daerahnya masing-masing.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan prioritasnya untuk membangun transportasi massal bagi wilayah dengan penduduk di atas 1 juta jiwa. Dia menilai solusi dari kebutuhan transportasi bukanlah membuat jalan baru atau jalan layang, melainkan dengan mengedepankan transportasi umum massal. “Intinya prioritasnya pemerintah daerah adalah membangun public transport khususnya bagi penduduk di atas 1 juta,” kata Bambang.

Bambang juga mengatakan bahwa dalam proyek ini akan melibatkan swasta untuk turut serta dalam pembangunan infrastruktur maupun sebagai operator transportasi massal tersebut, melalui skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU). “Jadi kita akan bangun tidak semua MRT, biasanya tiga, MRT, LRT dan BRT. Intinya tidak semua kota punya dasar untukk bangun itu, jadi masih inisiatif pemerintah pusat,” ujarnya. (der/fin)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.