Siapkan Pemilu Tanpa Suket

163
0

INDIHIANG – DPRD Kota Tasikmalaya mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Adminis­trasi Kepen­duduk­an (Adminduk) Senin (18/12). Deng­an demikian, pemerintah lebih serius mengelola administrasi kependudukan.

Ketua Pansus Raperda Adminduk DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustofa menjelaskan Perda yang nantinya bakal mengatur administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) lebih baik lagi. Mulai dari keberpihakan anggaran, sumber daya manusia (SDM) dan sarana-prasarana.

“Kita sadari, saat ini manajemen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) belum berjalan optimal. Sarana, peralatan bahkan gedung pelayanan itu lokasinya saja belum representatif,” tuturnya kepada Radar usai menghadiri Rapat Paripurna ke-11, Persetujuan Dua Buah Raperda dan Penutupan Masa Persidangan Satu Tahun 2017-2018 Senin (18/12).

Dayat menjelaskan di Undang-Undang Pemilu terbaru sudah tidak lagi mengenal surat keterangan (suket), sebagai salah satu syarat seorang warga bisa menyalurkan hak pilihnya. Untuk itu, diubahnya Perda Adminduk diharapkannya bisa ditindaklanjuti wali kota dan jajarannya memperhatikan pelayanan kependudukan. “Terutama, yang paling men­desak saat ini, Pilgub dan Pilpres. Urusan dokumen kependudukan harus benar-benar mendapatkan perhatian ekstra dari pemerintah,” terangnya.

Disdukcapil juga harus proaktif meng­ajukan penambahan atau perlengkapan dalam me­nun­jang pelayanannya mem­berikan dokumen kepen­dudukan. Kemudian Disdukcapil menyediakan ad­ministrator data base (ADB) yang memerlukan pegawai khusus. Nantinya, pegawai tersebut mengelola administrasi kependudukan terkoneksi dengan data pusat serta wilayah lain. “Itu kan penting. Bagaimana mengkroscek perpindahan penduduk dari suatu wilayah. Tentu harus dilakukan bimbingan teknis (bimtek) dan peralatan memadai,” jelas politisi Golkar itu.

Sekretaris Disdukcapil Kota Tasikmalaya Mujadi menjelaskan, secara prinsip pihak­nya sudah melaksanakan amanat undang-undang terbaru tentang kependudukan. Hanya, dengan disahkannya Perda Per­ubah­an atas Perda Adminduk diharapkan pemkot dalam hal ini wali kota, bisa semakin memperhatikan kebutuhan serta proaktif dalam mendorong administrasi kependudukan.

“Minimal kepedulian semakin terdongkrak. Sebab administrasi kependudukan sudah menjadi hak negara dalam memberikannya kepada masyarakat,” ungkapnya. (igi)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.