Siapkan Skenario untuk Cegah Calon Tunggal

16
0

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mencari cara mengantisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020. Alasannya, calon tunggal dalam proses demokrasi dinilai tidak sehat. Karena masyarakat tidak diberikan pilihan mempertimbangkan visi misi dan hanya disuguhi satu pilihan.

Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan mengatakan segala opsi akan dipertimbangkan lembaga penyelenggara pemilu untuk memunculkan persaingan di pilkada. “Dalam peraturan KPU (PKPU) mendatang itu mendorong di daerah agar tidak muncul calon tunggal,” kata Wahyu di Jakarta, Rabu (7/8).

Lembaga penyelenggara pemilu ini, berencana membatasi persentase maksimal koalisi partai politik mengusung pasangan calon kepala daerah. Pembatasan ini, untuk memastikan tak ada calon yang didukung semua parpol. “Misalnya persyaratan mengajukan calon 20 persen. Maksimal kita bisa atur gabungan partai politik itu paling banyak 70 atau 80 persen. Berarti ada 20 persen partai politik atau gabungan partai politik yang tidak menyatu. Sehingga secara teoritik bisa mengusung calon lain,” papar Wahyu.

Namun, Wahyu menilai kemungkinan adanya calon tunggal tetap terbuka dengan aturan tersebut. Partai politik bisa bersikap tidak mencalonkan siapa pun atau abstain. KPU akan menyiapkan regulasi calon tunggal untuk mengantisipasi terjadi di beberapa daerah. “Kita menyiapkan skenario akhir, jika regulasi untuk mendorong tidak ada calon tunggal itu ternyata tetap saja ada,” terang dia.

Pengamat politik Ujang Komarudin menjelaskan munculnya fenomena satu pasangan calon dalam pemilu, biasanya karena petahana memborong seluruh partai berkoalisi. Hal ini, dinilai lebih murah biaya politik ketimbang head to head melawan calon lain. “Jika hanya ada satu calon, masyarakat tidak diberikan hak berdemokrasi. Sebab pada dasarnya, pemilu adalah persaingan kandidat terbaik yang diusung partai politik. Kenapa bisa lebih murah? Karena tidak perlu repot-repot kampanye. Atau yang sudah menjadi rahasia umum adalah money politics yang kerap digunakan dalam pemilu,” ujar Ujang kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Jakarta, Rabu (7/8). (khf/fin/rh)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.