Silakan Saja Dibubarkan !

132
0
Asep Safari Kusaeri SH MH

Perwalkot Hambat Usaha PD Pasar Resik

TAWANG – Kemerosotan usaha Perusahaan Daerah (PD) Pasar Resik disebabkan beberapa faktor. Hambatan utamanya adalah regulasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya yang mengungkung fleksibilitas manajemen.

Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Resik Kota Tasikmalaya Asep Safari Kusaeri SH MH membeberkan persoalan yang terjadi di perusahaan daerah ini adalah regulasi pemkot yang tidak fleksibel. Sehingga menghambat upaya manajemen dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Bahkan, jangankan meningkatkan PAD, menjalankan roda usaha saja sangat berat.

Salah satu aturan yang menghambat itu, terang dia, yakni Peraturan Wali Kota (Perwalkot) Tasikmalaya Nomor 98 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Pasar pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya. Dalam perwalkot ini untuk tarif keamanan saja dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Hanya Rp 200 per kios per hari. “Itu (Rp 200, Red) sudah tidak rasional dengan kondisi hari ini. Sementara UMK (Upah Minimum Kota) setiap tahun meningkat,” terangnya kepada Radar di ruangannya, Selasa (30/1).

Dengan kondisi tersebut, manajemen PD Pasar Resik juga melakukan efisiensi anggaran. Misalnya, membatasi jumlah petugas keamanan di Pasar Induk Cikurubuk sebanyak delapan orang. Idealnya pasar besar ini harus dijaga 20 personel secara bergantian.


Adapun retribusi lainnya, jelas Asep, yakni tarif hak guna pakai kios per tahun untuk tipe A Rp 300 ribu, tipe B Rp 200 ribu, dan tipe C Rp 150 ribu. Hal ini membuktikan bahwa tarif-tarif tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. “Sementara di daerah lain itu pengelola pasar tradisional diberi keleluasaan dalam menetapkan tarif. Sehingga bisa berjalan optimal dan maju. Kalau regulasinya statis ya sulit,” ungkapnya.

Pria yang akrab disapa Askus itu menyebutkan apabila perwalkot itu tidak diubah maka PD Pasar Resik akan semakin buruk. Pasalnya, tarif-tarif yang berlaku dalam regulasi itu sudah tidak rasional. “Idealnya kami diberi keleluasaan dalam menyusun rincian tarif. Seperti di daerah lain, sebab kita kan perusahaan tentu ada analisa tersendiri dalam menetapkan tarif. Tidak seperti retribusi yang ada pada dinas-dinas,” jelas Asep.

Askus menyatakan pihaknya sudah mengusulkan perubahan perwalkot sejak Maret 2017. Tetapi pada rapat evaluasi Senin (29/1) itu, pemkot tampak kurang sreg dalam menyikapi usulannya. Padahal, regulasi itu menjadi panduan dasar dalam meningkatkan laju perusahaan. “Kami itu sudah menyusun perencanaan. Di tahun 2018 ini seharusnya kita mendorong kenaikan PAD, maka kita ajukan perubahan perwalkot di 2017. Nyatanya saat ini seolah tidak ada respons. Bagaimana kami mau memajukan perusahaan?” keluhnya.

Menurut Asep, apabila pemkot mendukung kelangsungan dan kemajuan PD Pasar Resik seharusnya usulan yang diajukan sejak 2017 sudah ditindaklanjuti dan dianalisis. Jangan hanya menilai manajemen dari output-nya saja. “Ini lemahnya koordinasi stakeholder terkait. Sehingga seolah ada miskomunikasi. Kalau kami dipandang tidak efektif, silakan saja secepatnya dibubarkan. Sebab tarif saja sudah tidak rasional,” tegasnya.

Wawancara terpisah, Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ichwan Saffa menjelaskan pihaknya belum menerima hasil evaluasi pemkot terkait kondisi PD Pasar Resik. Sehingga, pihaknya belum memiliki panduan jelas dalam menilai efektivitas kerja perusahaan daerah ini. “Nampaknya harus ada kejelasan dari pemkot maupun PD Pasar Resik. Kondisi faktualnya itu seperti apa di dalamnya. Kita harap ada klarifikasi yang jelas,” katanya. (igi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.