Sistem Berlangganan, PAD Parkir Ciamis Naik 17 Kali, Pemkot Tasik?

256
0
MELAHIRKAN INOVASI. Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya menandatangani Peraturan Daerah tentang Parkir Berlangganan di DPRD Jumat (31/1). Penandatanganan perda tersebut disaksikan Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra dan Ketua DPRD Ciamis H Nanang Permana SH. IMAN S RAHMAN / radartasikmalaya.com

CIAMIS – Kabupaten Ciamis mencatatkan sejarah dalam tata kelola parkir. Mereka akan memberlakukan retribusi parkir berlangganan. DPRD dan Pemkab setuju.

Aturannya sudah mereka teken. Hitungan pendapatannya per tahun? Rp 8,1 miliar! Daerah lain? Siap-siap saja studi banding ke Ciamis.

Baca juga : Mahasiswa Ciamis di China Bersyukur Sempat Pulang

Jumat (31/1), di Gedung DPRD, Ketua DPRD Ciamis H Nanang Permana SH dan Bupati Ciamis H Herdiat Sunarya menandatangani Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Di dalamnya berisi parkir reguler yang dipungut dengan menggunakan karcis setiap kali parkir dan parkir berlangganan yang dibayarkan per satu tahun.

Ketua Badan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Ciamis H Oih Burhanudin menjelaskan pihaknya perubahan kedua atas Perda Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum setelah melalui mekanisme dan tahapan; penyusunan jadwal perpanjangan waktu, inventarisasi dan tinjauan pustaka, pendalaman materi dan penyusunan daftar inventaris masalah sebagai bahan pada rancangan perda.

Pihaknya pun melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah daerah. Langkah itu untuk mendapatkan masukan dan meminta beberapa dokumen tambahan terkait materi raperda yang dimaksud.

Selain itu, pihaknya juga melakukan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban (Jatim) dan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Termasuk, kata dia, pihaknya melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan para camat, Apdesi, PPDI, Organda, ormas dan OKP di Kabupaten Ciamis serta melakukan pembinaan raperda ke Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat.

Baca juga : Hujan Deras di Ciamis, Belasan Pohon Roboh Hingga Timpa Rumah dan Tutup Jalan Nasional

Yang tak kalah penting yaitu sinkronisasi dengan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Ciamis dan penyampaian laporan hasil pembahasan.

“Kenapa kami melakukan koordinasi/studi banding ke wilayah Provinsi Jawa Timur, seperti kita ketahui bersama bahwa di wilayah provinsi Jawa Timur parkir berlangganan ini sudah berjalan sejak tahun 2011,” tuturnya.

Jawa Timur dalam perjalanannya, sampai sekarang, kata Oih, telah menuai banyak keberhasilan dalam tata kelola parkir. Mereka membantu mengurangi beban pengeluaran bagi pengguna jasa parkir, menciptakan lapangan kerja dengan memberikan kepastian penghasilan tetap bagi juru parkir, tertatanya kawasan-kawasan parkir, terciptanya ketertiban umum dan kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan.

“Dari tiga tempat yang kami kunjungi, dua diantaranya kabupaten yang karakter geografisnya hampir sama dengan Kabupaten Ciamis, kami banyak belajar dan berdiskusi dari mulai alas hukum/alas regulasi, persoalan-persoalan yang muncul dan sampai pada tataran teknis di lapangan,” ujarnya di DPRD Ciamis.

Hasil dari kunjungan-kunjungan kerja itu, kata Oih, dimasukkan ke dalam materi raperda tentang pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Caranya? Melalui pelayanan parkir reguler dan pelayanan parkir berlangganan.

“Hal ini sebagai upaya meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam layanan berbasis teknologi sehingga dari upaya tersebut. Ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan PAD Kabupaten Ciamis,” ujar politisi senior PDI Perjuangan ini.

Langkah menghadirkan parkir berlangganan, kata Oih, juga sebagai bentuk upaya penekanan kebocoran penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, yang sebelumnya, dipungut secara konvensional.

“Adapun yang dimaksud dengan pelayan parkir reguler adalah pelayanan parkir insidental sekali parkir atau dipungut dengan menggunakan karcis setiap satu kali parkir,” kata dia membeberkan.

Pelayanan retribusi parkir berlangganan, kata dia, adalah retribusi yang dibayarkan oleh kendaraan bermotor berpelat nomor Ciamis. Pembayarannya, satu tahun satu kali bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Berapa besaran retribusi yang harus dibayarkan pemilik kendaraan Ciamis dalam satu tahun? Sepeda motor Rp 25.000 per tahun; mobil penumpang dan mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan (jbb) 3.500 kg sebesar Rp 40.000 per tahun dan mobil penumpang dan mobil barang dengan jbb > 3.500 kg, bus, kereta gandeng dan kereta tempel, sebesar Rp 60.00 per tahun. “Hal itu yang kita sampaikan dengan jelas,” paparnya.

Tetap Harus
Libatkan Dewan
DPRD juga merekomendasikan kepada Pemkab Ciamis agar saat penyusunan Perbup tentang Parkir Berlangganan dari Perda Perda Berlangganan, Pemkab tetap melibatkan DPRD. “Sebagai fungsi pengawasan, terutama dalam hal-hal teknis penyelenggaraan perda ini,” ujar Oih.

Menurut Oih, prinsipnya, retribusi adalah pelayanan, sebagai bentuk pelaksanaannya pemerintah daerah melengkapi infrastruktur parkir.

“Kami meminta dan fasilitas-fasilitas parkir lainnya. Perencanaan pembinaan dan rekrutmen juru parkir diprioritaskan terhadap juru parkir yang sudah ada, termasuk dalam menghitung pemberian upah yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” harapnya.

Yang tak kalah penting, kata dia, yaitu usai ditetapkannya Perda Parkir Berlangganan, DPRD meminta agar Pemkab Ciamis segera melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi untuk meminimalisasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Berikutnya, segera jajaki pelaksanaan kerja sama antara pemerintah daerah dengan pihak terkait.

“Dengan adanya inovasi pelaksanaan parkir berlangganan ini, kami mengharapkan pelaksanaan parkir reguler tetap diupayakan perbaikan dan penertiban,” paparnya.

Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarnya bersyukur atas selesai Perda Parkir Per Tahun. Pihaknya tinggal menunggu evaluasi Perda tersebut dari Menteri Dalam Negeri. “Mudah-mudahan dalam waktu singkat, (Perda) ini bisa dievaluasi dan disetujui, sehingga dalam tahun ini bisa dilaksanakan,” kata orang nomor satu di Pem­kab Ciamis ini.

“Ini semata -mata untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat serta untuk menaikkan PAD. Mudah-mudahan bermanfaat,” tambahnya.

Hasil penghitungannya, PAD dari parkir akan naik siginifikan setelah terbitnya Perda Parkir Berlangganan ini. PAD dari retribusi parkir 2019 yaitu sebesar Rp 500 juta. Tahun 2020 ini diperkirakan PAD dari parkir bisa naik lebih dari 17 kali lipatnya.
“Bahkan hitung-hitungan dari PAD parkir per tahun itu ternyata luar bisa. Bisa capai Rp 8,1miliar. Mudah-mudahan tercapai,” terangnya.

Bagaimana dengan nasib juru parkir? Herdiat menjelaskan bahwa nasib juru parkir akan pihaknya perhatikan. Malahan pendapatan juru parkir yang selama ini hanya dapat langsung bagi hasil, nantinya akan diperhatikan. Paling tidak ada honor yang rutin diberikan kepada para juru parkir. “Minimal setara UMK. Jadi kita akan memperhatikannya,” ujar pejabat murah senyum ini. (isr)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.