Beranda Insiden Siswi SMP Korban Pencabulan Kepsek Dibawah Pengawasan PPKBP3, Begini Jika tak Direhabilitasi

Siswi SMP Korban Pencabulan Kepsek Dibawah Pengawasan PPKBP3, Begini Jika tak Direhabilitasi

230
BERBAGI

KOTA TASIK – Kasus kekerasan seksual oleh oknum tenaga pengajar kepada anak di sekolah kian meresahkan.

Sejak awal tahun 2018 hingga saat ini, Jumat (06/04/2018), tercatat ada empat laporan kasus kekerasan seksual kepada pelajar. Jumlah tersebut belum termasuk kasus-kasus serupa yang tak muncul ke permukaan.

Meyikapi hal tersebut, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) Hadian mengaku, saat ini pihaknya sedang fokus melakukan rehabilitasi psikologis terhadap korban.

Yang terakhir, kasus dugaan kekerasan seksual oleh oknum Kepala Sekolah kepada siswinya berinisial RA di salah satu SMP di Kecamatan Bungursari.

Kata Hadian, korban RA saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi di bawah pengawasan Dinas PPKBP3A, melalui program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

“Untuk korban RA sebetulnya sudah kami lakukan upaya rehabilitasi dari bulan lalu (Maret, red) dengan cara home visit oleh psikologis anak. Tapi kasusnya muncul ke permukaan, dan kami khawatir ini berdampak pada kondisi psikologis korban,” jelas Hadian saat ditemui di kantornya.

Menurut Hadian, kondisi psikologis dan mental korban tindak asusila sangat penting untuk diperhatikan. Jika tidak, kata dia, bisa berdampak negatif terhadap masa depan korban.

Korban bisa mengalami trauma berkepanjangan sehingga Ia akan mengalami kesulitan untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.

“Kita bisa membantunya dengan tidak menyebarkan identitas korban. Dan dari pihak kami, kami berupaya melakukan bimbingan dan rehabilitasi melalui ahli psikologis, supaya korban bisa pulih dari traumanya,” tandasnya.

Selain melakukan penanganan terhadap korban tindak asusila, Hadian mengklaim bahwa pihaknya juga tengah menggalakan kegiatan yang bersifat preventif. Salah satunya melalui pembentukan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya.

Satgas PPA ini, kata dia, bertugas sebagai pos pengaduan, serta untuk melakukan sosialisasi mengenai permasalahan perlindungan perempuan dan anak, salah satunya terkait pendidikan seksual kepada warga di tingkat kelurahan. (sal)

Facebook Comments

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.