SKPD Harus Lebih Aspiratif

110
0
NANA SURYANA / RADAR TASIKMALAYA RAKOR. Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata didampingi Sekda Mahmud saat rakor dengan SKPD di Aula Setda, Parigi kemarin.

PANGANDARAN – Bupati Pangandaran H Jeje Wiradinata mengingatkan jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menindaklanjuti setiap pengaduan dari masyarakat. Namun demikian, harus tetap memperhatikan syarat minimal pelaporan.
“Ada beberapa mekanisme berkaitan dengan pengaduan masyarakat. Syarat minimalnya harus diperhatikan, nama pelapor, yang dilaporkan siapa, dugaannya apa, tempatnya di mana, harus jelas,” ungkapnya saat rapat koordinasi dengan seluruh SKPD di Aula Setda Kabupaten Pangandaran kemarin (4/12).
Menurut Jeje, sebelum aparat hukum bertindak, pengaduan tersebut harus terlebih dahulu disampaikan ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Yakni instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan. “Rekomendasinya nanti dari APIP yang punya waktu tiga puluh hari untuk mendapatkan kesimpulan. Apakah terbukti atau tidak terbukti melawan hukum atau kurang syarat untuk pelanggaran yang bersifat administratif,” ujarnya.
Bupati menyampaikan bahwa program pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih tidak boleh sampai menimbulkan kerugian negara. “Itulah yang menjadi dasar kenapa saya membuat surat kepada SKPD agar menjadi suatu kekuatan untuk membuat suatu kesimpulan. Kegiatan yang tidak sesuai perencanaan tidak usah dibayar. Karena merugikan negara. Perusahaan rekanan yang belum mengembalikan hasil temuan BPK, itu coret saja. Biarkan saja mengadu ke pengadilan,” tegasnya.
Jeje mengatakan ketegasan sikap pemerintah tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan yang sehat sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Pangandaran.
Ke depan, Jeje juga mengharapkan ada alur komunikasi yang baik semua sektor SKPD. “Para kabid juga harus dilibatkan dalam rakor bulanan. Turun ke lapangan agar mengetahui persoalan yang sebenarnya,” kata dia.
Sebelumnya, bupati mengeluarkan surat edaran resmi tentang penertiban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pangandaran.
Melalui surat edaran tersebut, bupati menyampaikan tiga poin penting. Di antaranya larangan untuk melakukan pembayaran terhadap seluruh paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis seperti yang tercantum dalam dokumen pengadaan.
Selanjutnya, bagi rekanan yang belum menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, baik aparat pemeriksa internal maupun eksternal agar dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak diperkenankan untuk diikutsertakan kembali sebagai peserta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pangandaran.
Terakhir, bagi para pemenang lelang, pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang berasal dan luar Kabupaten Pangandaran wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) beralamat di Kabupaten Pangandaran dan memiliki rekening bank dari perbankan yang ada di wilayah Kabupaten Pangandaran. (nay)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.