Soal Aset, Komisi I Panggil Dinas

19
0

INDIHIANG – Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya hari ini, Jumat (6/12) mengagendakan pertemuan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Mereka akan melakukan klarifikasi soal temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2018 atas adanya sejumlah aset dikuasai secara pribadi salah seorang pejabat.

“Kami sudah agendakan pemanggilan untuk memintai klarifikasi dari instansi terkait. Kami tidak undang dulu pejabat yang bersangkutan,” tutur Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Dayat Mustofa kepada Radar, Kamis (5/12).

Komisi I, kata Dayat, ingin mengetahui sejauh mana progres pengembalian aset tersebut –dari sang pejabat ke BPKAD. Dengan demikian, aset negara tersebut dikembalikan sebagaimana mestinya pada dua instansi.

“Nanti biar mereka jelaskan sudah seperti apa tindaklanjutnya. Semoga tuntas karena itu sudah direkomendasikan oleh BPK,” kata politisi Golkar tersebut.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya Anang Safaat mengatakan persoalan aset pemkot yang dikuasai pejabat harus secara gamblang dituntaskan. Supaya menjadi warning bagi pegawai lain, untuk tidak berbuat hal serupa.

“Di samping ini kan aset yang tercatat milik negara, jadi harus berada di tempat sebagaimana mestinya,” kata Anang.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, setelah pemanggilan BPKAD, Komisi I akan mengkaji dan membahas diinternal untuk  menentukan langkah selanjutnya. Sambil memastikan sejauh mana proses pengembalian telah dilaksanakan oleh pejabat bersangkutan.

“Nanti tindaklanjutnya bagaimana tergantung hasil pertemuan besok, kita lihat saja,” kata dia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, sebelumnya, diminta bersikap transparan terkait pengembalian barang milik negara (BMN) senilai Rp 79.695.500 yang dikuasai pribadi oleh mantan pejabat Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berinisial HMF.

Pengembalian BMD itu harus terbuka lantaran bersumber dari keuangan negara. “Kalau barang semacam itu, bukti pengembaliannya seperti apa? Kita perlu tahu, bukan sebatas bahasa sudah atau belum saja,” ucap Direktur Public Center Agung Zulviana kepada Radar, Rabu (4/12).

Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap temuan itu harus sepenuhnya terbukti. Termasuk sisa laptop yang masih belum tuntas diserahkan.

“Kalau pemkot komitmen dan taat harus sejelas mungkin tindak lanjutnya. Apalagi, dalam aturan kalau tidak memenuhi lebih dari 60 hari kan ada konsekuensinya,” kata dia.

Dia meminta temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018 tersebut menjadi peringatan pejabat lain. Sebab, tidak menutup kemungkinan penguasaan BMN bisa terulang atau terjadi di instansi lain. Mengingat, BPK melaksanakan audit dengan cara sampling, tidak secara menyeluruh dalam mendalami pengelolaan pemerintah daerah.

“Ini akan mendorong efek jera bagi pejabat bersangkutan dan pejabat lain supaya tidak berbuat serupa,” tutur mantan aktivis HMI tersebut. (igi)

loading...
Halaman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.