Soal Bantuan Sosial, Warga Kota Tasik Tak Berani Protes

79
0
BERMASALAH. Warga Kahuripan Kecamatan Tawang Leni Marlia (46) menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang tidak bisa digunakan untuk menerima bantuan sosial pemerintah.
Loading...

TASIK – Dicoretnya sebagian penerima bantuan sosial membuat warga makin kesulitan. Namun mereka seakan tidak punya daya dalam melakukan protes kepada pemerintah.

Salah satunya, seperti warga Kahuripan Kecamatan Tawang Leni Marlia (46) yang mengaku baru terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pertengahan tahun 2020. Kala itu dia sangat bersyukur karena sudah mengharapkan bantuan itu cukup lama.

“Bulan puasa kemarin baru dapat,” ungkapnya kepada Radar, Kamis (21/1).

Akan tetapi, saat ini bantuan itu sudah tidak lagi dia terima. Kartu yang biasa dia gunakan sudah ditolak saat digunakan di mesin ATM. “Baru juga beberapa bulan dapat, sekarang sudah enggak bisa lagi,” ujarnya.

Baca juga : Jalan Berlubang Mulai Dikeluhkan Warga Kota Tasik, Ancam Jiwa Pengendara Motor

loading...

Disinggung soal NIK atau nomor KK yang bermasalah, dia pun semakin kebingungan. Pasalnya, dia tidak bisa memastikan ada tidaknya masalah pada dokumen kependudukannya sehingga tidak bisa protes.

“Dari dulu juga NIK dan KK saya nomornya tetap ini, dan angkanya sama,” katanya.

Lain cerita dengan Atang Suhara (70), yang tetap menerima bantuan dana PKH. Akan tetapi tidak dengan BPNT yang biasanya dia terima. “Hanya uang saja, kalau beras sekarang enggak dapat,” ujarnya.

Duda tiga anak ini pun harus mencari cara agar dapurnya tetap ngebul. Linmas yang bekerja serabutan itu tidak punya penghasilan tetap untuk mencukupi kebutuhan dapur.

“Karena uang PKH dipakai untuk keperluan sekolah anak,” terangnya.

Atang pun tidak bisa memastikan ada tidaknya masalah pada dokumen kependudukannya. Sehingga dia pun tidak tahu penyebab bantuan rutin untuknya tiba-tiba menghilang.

“Bingung harus bagaimana, paling lapor ke RT dan RW saja,” ujarnya.

Sekretaris RW 5 Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang, Asep WK menilai pencoretan penerima bansos ini dinilai aneh. Apalagi alasannya hanya karena masalah NIK yang bermasalah.

“Penentuan NIK dan nomor KK kan oleh pemerintah, kalau ada kesalahan ya jangan mengorbankan warga,” ujarnya.

Jika memang bantuan harus berdasarkan NIK yang valid, menurutnya terlalu terburu-buru. Karena dari kasus bantuan Covid-19 2020 saja jelas bahwa dokumen kependudukan warga masih bermasalah. “Harusnya bereskan dulu masalah validasi NIK-nya, baru diitegrasikan dengan bansos,” katanya.

Saat ini wabah Covid-19 masih mengancam kesehatan masyarakat. Selain menjaga protokol kesehatan, asupan gizi pun harus bagus untuk meningkatkan imunitas. “Kalau begini jangankan hidup sehat, buat makan saja bakal bingung,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, puluhan ribu penerima bantuan sosial dan kesehatan dicoret oleh pemerintah untuk tahun 2021. Hal ini berkaitan dengan verifikasi identitas penerima yang bermasalah.

Pemerintah pusat sudah mulai mendistribusikan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan selanjutnya menyusul Bantuan Sosial Tunai (BST). Namun demikian, sebagian warga yang sebelumnya menerima, tahun ini harus gigit jari.

Sekretaris Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Hendra Budiman menyebutkan ada 12.242 penerima BPNT dan 17.669 penerima BST Kemensos yang dicoret. Informasi dari Kemensos, hampir semuanya bermasalah di verifikasi nomor kartu keluarga atau NIK. “Total yang dicoret 29.911, hampir 30 ribu,” ungkapnya kepada Radar, Rabu (20/1).

Secara catatan pemerintah, penerima BPNT dipastikan merupakan warga miskin yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Beda halnya dengan penerima BST yang tidak masuk dalam DTKS.

“Tapi pada prinsipnya mereka memang memerlukan bantuan tersebut,” ujarnya.

Pihaknya pun sudah banyak mendapat komplain dari warga yang mempertanyakan bansos tersebut. Namun pihaknya hanya bisa memberi pemahaman sesuai kondisi yang ada. “Kami hanya bisa mengarahkan mereka untuk memperbaiki dokumen kependudukan,” terangnya.

Pihaknya pun belum bisa memberikan harapan tak pasti kepada masyarakat. Pasalnya, Kemensos pun belum membuka ruang pengajuan ulang ketika dokumen kependudukan sudah diperbaiki. “Tapi mudah-mudahan kalau sudah diperbaiki bisa diajukan lagi,” katanya. (rga)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.