Soal Budi, Aktivis Minta DPRD Bersikap

139
0
Loading...

INDIHIANG – Aktivis Transparency Institute (TI) Tasikmalaya mempertanyakan sikap wakil rakyat berkaitan status Wali Kota Tasikmalaya Drs H Budi Budiman yang ditetapkan sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam audiensi di ruang rapat pimpinan DPRD, Selasa (9/7).

Koordinator TI Tasikmalaya Jamaludin mengatakan, DPRD perlu bersikap, sebab kondisi roda pemerintahan saat ini tersendat. Termasuk, banyak kecanggungan di level pejabat tertentu yang seolah serbasalah dalam berkoordinasi dengan kepala daerah. “Kita ikut andil dalam mengawasi roda pemerintahan. Saat ini, kita menilai sedikit terganggu dengan kondisi tersebut,” ucapnya usai pertemuan.

Menurutnya, DPRD harus menguatkan jalannya roda pemerintahan dengan baik. Untuk itu, pihaknya meminta penjadwalan supaya dapat menemui seluruh pimpinan DPRD dan fraksi. Pihaknya ingin mempertanyakan langkah apa yang bakal ditempuh menyikapi kondisi pemerintahan hari ini. “Jumat ini kita akan melakukan aksi happening art, dalam menanyakan sikap dan ketegasan DPRD,” tuturnya.

Jamal memprediksi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tentunya telah menerbitkan surat edaran terhadap Pemkot Tasikmalaya. Hal ini, berkaca dari kasus kepala daerah di seluruh Indonesia, ketika ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi untuk undur dari jabatan. Mereka beritikad baik dengan menonaktifkan diri. “Kami yakin, Kemendagri pun sudah mengingatkan kepada wali kota supaya berhenti sementara agar tidak menghalangi proses hukum. Juga, menjaga roda pemerintahan supaya berjalan baik,” katanya.

“Kami juga mendesak wali kota mengundurkan diri. Kepala daerah lain saat ditetapkan tersangka oleh KPK, harus beretika dan beritikad baik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya H Agus Wahyudin SH MH yang menerima audiensi tersebut, sebatas menerima saja. Lantaran, niat awal TI akan menggelar aksi bukan audiensi dengan pemberitahuan yang cukup singkat. “Kita tidak ada pemberitahuan sebelumnya, jadi lebih baik duduk bersama saja. Ternyata, mereka menginginkan penjadwalan untuk hearing dengan seluruh pimpinan fraksi,” kata dia. (igi)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.