Siapa Calon bupati Tasikmalaya pilihan anda?
18%

82%

Soal Dugaan Pemerasan Oknum Pegawai Kejari, DPRD Kota Tasik tak Bisa Intervensi

57
0
AUDIENSI. Massa MAP saat audiensi dengan DPRD Kota Tasik, Senin Siang (7/10). rezza rizaldi / radartasikmalaya.com

INDIHIANG – Usai melakukan audiensi di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tasik, Senin (7/10) siang, massa dari Masyarakat Anti Penindasan (MAP) langsung melakukan audiensi ke DPRD Kota Tasik.

Dalam audiensi itu, MAP mendesak para wakil rakyat untuk mengambil sikap terkait dugaan pemeresaan yang dilakukan oknum pegawai Kejari Kota Tasik, terhadap penerima dana hibah Bantuan Sosial (Bansos) 2017.

Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, didampingi Wakil Ketua DPRD, Mamat Rahmat, Anggota DPRD Wahid, Enan Suherlan, dan lainnya menerima audiensi tersebut.

Aslim mengatakan, terkait persoalan tersebut pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada langkah Kejari. “Masyarakat harus paham bahwa Kejaksaan itu adalah lembaga vertikal yang berjenjang. Sehingga, DPRD tak bisa mengintervensi,” ujarnya kepada radartasikmalaya.com.

Baca Ini : Penerima Dana Hibah Meninggal, Diduga Tertekan Akibat Diperas Oknum Pegawai Kejari Kota Tasik Rp100 Juta, Kasi Intel Minta Bukti

“Kalau menurut dugaan masyarakat ada hal-hal yang kurang berkenan sesuai dengan tufoksi oknum Kejari sendiri, tentunya masyarakat harus menyiapkan bukti-bukti secara lengkap dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum karena jangan menjadi fitnah. Kalau jadi fitnah nanti menjadi perseden buruk, ada yang dicemarkan nama baiknya, dan lain sebagainya,” sambungnya.

Terang Aslim, pihaknya menangkap positif atas laporan masyarakat. “Bahwa masyarakat ingin supremasi hukum ditegakkan di Kota Tasikmalaya, umumnya di negeri ini. Dan tentunya aparatur hukum harus menjadi contoh yang pertama dalam hal ini. Ketika melaksanakan tugasnya secara aturan yang sudah ada. Sehingga kita harapkan baik aparatur hukum, DPRD, pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk mendorong tegaknya supremasi hukum sambil menjaganya,” terangnya.

Aslim menambahkan, dalam hal ini tak bisa sekadar begitu saja menyebutkan oknum Kejari. “Tetapi masyarakat pun harus betul-betul bukan hanya peduli tetapi taat dengan aturan. Jadi laporkan saja dengan bukti-bukti lengkapnya dan sampaikan kepada yang lebih berwenang terkait hal tersebut. Jadi kami menyarankan kepada MAP seperti itu. Ini cukup baik supaya oknum itu tak merusak citra lembaga penegak hukum,” tambahnya.

(rezza rizaldi/ radartasikmalaya.com)

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.