Soal Exit Tol, Kepala Daerah Harus Bermufakat

189
0
KUNJUNGAN. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet RI, Thanon Aria Dewangga menyerahkan beberapa buku kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) Radar Tasikmalaya Usep Saeffulloh, Sabtu (7/12). Diki Setiawan / Radar Tasikmalaya
KUNJUNGAN. Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet RI, Thanon Aria Dewangga menyerahkan beberapa buku kepada Pemimpin Redaksi (Pemred) Radar Tasikmalaya Usep Saeffulloh, Sabtu (7/12). Diki Setiawan / Radar Tasikmalaya

TASIK – Peningkatan infrastruktur masih menjadi program prioritas pemerintah pusat termasuk pembangunan Tol Bandung-Tasik-Cilacap (Bataci). Para kepala daerah di wilayah Priangan Timur (Priatim) pun diharapkan menurunkan ego masing-masing berkaitan dengan penentuan exit tol.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet, Sekretariat Kabinet RI, Thanon Aria Dewangga ketika berkunjung ke Graha Pena Radar Tasikmalaya, Sabtu (7/12).

“Semua jalan tol yang akan dibangun di daerah-daerah, itu pasti akan di-support secara full oleh pusat,” ujar Thanon.

Menurut dia, pembangunan jalan tol, baik yang diusulkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, selalu memunculkan persoalan.

“Dari tahun ke tahun selalu satu, yaitu masalah pembebasan lahan, yang berdampak kepada biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kalau kita bicara masalah biaya, berarti berbicara kemampuan APBN atau APBD,” tutur dia.

Jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu menganggarkan untuk pembangunan jalan tol, pada akhirnya masalah yang dihadapi adalah pembangunannya yang mandek atau mangkrak, bahkan tidak selesai dari tahun ke tahun.

Loading...

“Nah, sekarang ada skema yang ditawarkan oleh pemerintah pusat. Pertama, dibangun tol melalui APBN. Skema yang kedua dibangun oleh BUMN dan skema yang ketiga dalam pembangunan tol ada keterlibatan dengan pihak swasta,” tutur dia.

Dia menjelaskan, keterlibatan pihak swasta itu maksudnya bukan berarti swasta akan mengambil alih semua pengelolaan tol. Namun, ada semacam bagi hasil dan pemerintah tetap sebagai pemilik saham serta mendapatkan persentase keuntungan lebih besar atas swasta.

“Jadi sekarang sudah terbuka lebar, keterlibatan dari pihak swasta, sehingga tidak boleh ada lagi ada jalan tol atau pembangunan infrastruktur yang mangkrak pada masa kepemimpinan periode kedua ini,” kata dia.

Selain masalah pembebasan lahan, kata dia, ada juga ketidaksinergian antara kepala daerah. Maka dari itu, bila dalam perencanaan pembangunan Tol Bataci itu ada perbedaan keinginan masing-masing kepala daerah, khususnya mengani exit tol, kepanjangan tangan pemerintah pusat yakni Gubernur Jawa Barat harus mengambil alih. Paling tidak para kepala daerah itu bisa bermusyawarah bersama.

“Gubernur, menurut saya harus bisa menundukkan kepala-kepala daerah agar tercapai sebuah kesepakatan. Jangan sampai ketidaksepakatan antara kepala daerah itu menghambat pembangunan infrastruktur,” ujar dia menegaskan.

Dia menceritakan, saat pembangunan tol di wilayah Jawa Timur ada permasalahan ego antardaerah. Namun, ego masing-masing daerah bisa ditangani dengan campur tangan gubernur.

“Jadi yang penting bagi-bagi peluang dengan adanya tol, semua potensi daerah digali, semuanya enak dan saya yakin semua bisa selesai. Intinya kepala daerah harus duduk bersama, komunikasi dan koordinasi bersama,” kata dia.

“Menurut saya toll gate itu bukan harga mati, bukan sebuah akhir dari dunia. Jadi kalau misalnya crowded-nya tol Gedebage-Cilacap ini ada di Garut, maka Tasik tidak dapat apa-apa, menurut saya anggapan tersebut tidak benar,” tambah dia. (dik)

Loading...
loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.