Soal Hak Pilih Pasien Covid-19 di Ciamis dalam Pilkades, Membingungkan

85
0
Endin Lidinillah Pengamat sosial politik Ciamis
Loading...

CIAMIS – Pengamat sosial politik Ciamis Endin Lidinillah menyayangkan adanya dua pernyataan dari Pemkab Ciamis soal hak pilih pasien Covid-19.

Menurutnya, perbedaan pernyataan tersebut membingungkan.

Sebelumnya, pada 8 Desember 2020, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dian Budiana menyatakan bahwa Pasien Covid-19, termasuk yang orang tanpa gejala tidak boleh memilih dalam Pilkades 2020, karena dia mendasarkan pernyataannya tersebut pada Peraturan Bupati yang menyatakan bahwa pemilihan pada pilkades dilaksanakan di TPS.

Sementara, pada 11 Desember 2020, Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya menyatakan bahwa pasien Covid-19 yang sudah memenuhi syarat tetap mempunyai hak pilih, tidak hilang hak pilihnya.

Bupati menyatakan petugas pemilihan jemput bola, jangan datang ke TPS. Tetapi harus menerapkan protokol kesehatan ketat agar tidak menimbulkan penularan.

loading...

“Saya sangat menyayangkan munculnya pernyataan yang berbeda di atas, karena akan menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama panitia pemilihan. Harusnya sebelum mengeluarkan suatu pernyataan, organ-organ yang ada di pemda berkoordinasi satu sama lain. Supaya tidak terjadi pernyataan yang kontradiktif,” ujar Endin, Senin (14/12).

Merujuk kepada Permendagri No 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, kata Endin, DPMD yang seharusnya menyiapkan draft kemudian dikoordinasikan dengan Bagian Hukum Setda setelah itu diajukan ke Sekda dan kemudian Sekda mengajukan kepada Bupati. Barulah Bupati mengeluarkan keputusan.

Baca juga : Akibat Retakan Tanah di Pamarican Ciamis, Jalan Amblas & Belasan Rumah Retak

“Alur ini tampaknya tidak berjalan, sehingga wajar terjadi perbedaan pernyataan antara Sekretaris DPMD dan Bupati terkait dengan hak pasien Covid -19 untuk memilih,” kata Endin.

Menurut Endin, hak pasien Covid-19 untuk memilih pada pilkades tidak hilang selagi dia telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Permendagri No 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No 72 tahun 2020.

“Persoalan di mana pasien Covid -19 mencoblos supaya tidak menimbulkan penyebaran dan ketakutan pada pemilih lain, itu urusan teknis yang nantinya diatur panitia pemilihan,” ujar Endin mengungkapkan.

Sebenarnya, kata Endin, pada pasal 34 Peraturan Bupati Ciamis Nomor 33 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Ciamis Nomor 74 tahun 2020, telah diatur bagaimana penetapan lokasi TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih menggunakan hak pilihnya, termasuk bagi pemilih dengan status pasien Covid-19.

“Jadi tidak bisa hanya karena pemungutan suara dilakukan di TPS, lalu ada kekhawatiran penularan, sehingga pasien Covid-19 kehilangan hak pilihnya. Justru keluarnya Permendagri 72 tahun 2020 di atas adalah untuk menjamin terselenggaranya pilkades sesuai ketentuan yang telah ada sebelumnya. Termasuk hak memilih bagi masyarakat yang telah memenuhi syarat, tapi dengan menambahkan ketentuan protokol kesehatan, salah satunya protokol memilih bagi pasien Covid-19,” tuturnya menjelaskan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Ciamis, sebelumnya, menyikapi persoalan pasien Covid-19 untuk Pilkades Serentak Ciamis pada 19 Desember 2020.

Sekretaris DPMPD Kabupaten Ciamis Dian Budiyana menjelaskan, Pilkades Serentak pada 19 Desember 2020 menggunakan protokol kesehatan. Tujuannya agar memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Pada intinya pasien Covid-19 tidak boleh milih, karena pemilihan Pilkades itu di TPS. Kalau yang dikarantina malahan ke TPS, malahan repot dan menyebar. Yang ada di sana malahan bubar,” ujarnya kepada Radar, Selasa (8/12).

Sesuai Peraturan Bupati tentang Pilkades Serentak, kata Dian, pencoblosan harus di TPS. Tidak bisa diantar-antar ke rumah.
“Meski yang OTG karena terpapar juga tidak boleh nyoblos di rumah,” kata dia mengungkapkan.

Jika masyarakat yang positif Covid-19 dan sudah masuk ke dalam daftar pemilih tetap, menurutnya, panitia akan mengetahuinya karena ada pemberitahuan dari Gugus Tugas.

Soal pelaksanaan protokol kesehatan untuk di TPS, kata Dian, sesuai Pemendagri No 72 tahun 2020 sebagai perubahan Pemendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Dalam aturan tersebut disebutkan pelaksanaan Pilkades Serentak menerapkan protokol kesehatan. Di TPS harus ada tempat mencuci tangan, panitia dan calon pemilih harus memakai masker dan menjaga jarak. “Intinya harus diperketat,” kata dia.

Sebagai antisipasi penularan Covid-19, para calon kepala desa dihadirkan saat penghitungan suara. Mereka dilarang membawa massa dan hanya boleh membawa pendamping satu orang. “Hal itu dilakukan agar tidak banyak massa saat penghitungan. Harus menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya.

Di sisi lain, setelah itu, Bupati Ciamis Dr H Herdiat Sunarya memastikan pasien Covid-19 tetap mempunyai hak pilihnya di Pilkades Serentak 2020 pada 19 Desember.

Kata dia, panitia penyelenggara harus mencari teknis terbaik dalam proses pemungutan suara di tengah pandemi Covid-19. Termasuk menyiapkan segala sesuatunya untuk pemungutan suara bagi pasien Covid-19 supaya tidak ada penularan.

“Kami tegaskan pasien Covid-19 ini tidak hilang hak pilihnya,” ujarnya.

“Kami sarankan sebaiknya petugas jemput bola atau mendatangi lokasi pasien positif. Tapi harus melakukan protokol kesehatan ketat, sehingga tidak menimbulkan penularan,” tuturnya, menambahkan. (isr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.