Soal Hari Jadi, DPRD Siap Merevisi

8

Siapa Presiden Pilihan Mu ?

TASIK – Beberapa Fraksi DPRD Kota Tasikmalaya mengaku siap merevisi penetapan hari jadi Kota Tasikmalaya. Mereka menilai wajar adanya usulan perbaikan dari tokoh sepuh Tasikmalaya.

Anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Bulan Bintang (FKBB) Wahid menilai apa yang diharapkan para sesepuh sangat rasional.
Dia pun menilai bahwa hari jadi merupakan momen disahkannya Kota Tasikmalaya sebagai daerah otonom. “Memang sangat rasional kalau begitu,” ujarnya kepada Radar, Rabu (12/9).

Menurutnya, Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Tasikmalaya memang perlu direvisi. Namun demikian pihaknya akan membahas hal tersebut bersama rekan-rekan lainnya di DPRD. “Kalau landasannya kuat, kenapa tidak,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PPP Kota Tasikmalaya Ramdani Mun’im menilai idealnya hari jadi mengacu kepada Undang-Undang disahkannya Kota Tasikmalaya. Namun demikian, dia ingin membahasnya terlebih dahulu bersama anggota dewan lainnya. “Nanti dicari tahu dulu apa yang menjadi dasar penetapan 17 Oktober,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Kota Tasikmalaya dr Wahyu Sumawidjaja menilai persoalan hari jadi bukan sebuah hal darurat. Tetapi dia pun tidak menolak jika harus merevisi Perda Nomor 9 Tahun 2003. “Menurut saya bukan hal yang urgent, tapi saya ngikut saja dengan yang lain,” tuturnya.

Wahyu mengaku belum mengerti kenapa persoalan penetapan hari jadi Kota Tasikmalaya baru muncul sekarang setelah Kota Tasikmalaya berusia 17 tahun. Dia berharap tidak ada kaitan dengan urusan kepentingan politik. “Kenapa tidak dari dulu, kok baru sekarang (dibicarakan, Red),” katanya.

Ketua Banleg DPRD Kota Tasikmalaya H Dodo Rosada menjelaskan hari jadi Kota Tasikmalaya sudah diatur dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003. Yang menetapkan tanggal 17 Oktober sebagai hari jadi Kota Tasikmalaya. “Ini kan sudah ada perdanya yang mengatur hari jadi,” ungkapnya.

Dalam perda tersebut, kata Dodo, DPRD mengacu kepada terbentuknya pemerintahan yang diresmikan saat pelantikan penjabat wali kota. Meskipun Undang-undang sudah mengesahkan Kota Tasikmalaya menjadi daerah otonom sejak bulan Juni. “Tapi Juni saat itu kan belum terbentuk pemerintahan,” tuturnya.

Sementara ini, kata Dodo, DPRD belum memiliki rencana mengubah Perda Nomor 9 Tahun 2003 itu. Pasalnya penetapan hari jadi di tahun tersebut tentunya menggunakan berbagai pertimbangan dan aspek. “Perda itu kan disusun tidak sembarangan, pasti melalui pertimbangan-pertimbangan,” katanya.

Menyikapi saran yang diungkapkan para sesepuh Tasikmalaya, H Dodo menghargainya. Dia pun akan membahasnya dengan rekan-rekannya di DPRD untuk mempertimbangkan revisi penetapan hari jadi Kota Tasikmalaya. “Tentu kita juga tampung dan nanti kita bahas di DPRD,” pungkasnya. (rga)

CALEG KITA

loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.